Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dana mengendap pemerintah daerah di bank terlalu besar.
Dalam catatanya, per November 2019, dana APBD yang tersimpan di bank mencapai Rp220 triliiun.
“Memang turun di Desember jadi Rp110 triliun, tapi juga masih angka yang besar Rp110 triliun itu,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Jokowi meminta hal ini tidak terulang pada 2020. Menurutnya, seluruh dana yang telah digelontorokan Kementerian Keuangan harus cepat direalisasikan untuk memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Karena uang beredar ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah,” tukas Jokowi.
Selain itu, dia juga meminta para kepala daerah terbuka terhadap investasi yang akan masuk. Saat ini, APBN dan APBD hanya berkontribusi 23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Artinya 77 persen yang memengaruhi ekonomi kita adalah dunia swasta. Kita harus ngerti ini semua,” katanya.
Adapun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kendala utama investasi adalah persoalan di lapangan, terutama yang terkait dengan oknum 'berdasi' yang kerap mengganggu kelancaran realisasi investasi.
"Persoalan di lapangan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak bisa dipegang. Ini lah yg saya sebut hantu dan yg bisa dirasakan ini ada hantu lapangan, ada hantu berdasi," katanya.
Bahlil enggan menjelaskan lebih lanjut oknum-oknum tersebut. Namun, kata dia, pengusaha merasakan betul kehadiran 'hantu berdasi' tersebut saat hendak mengeksekusi rencana investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel