Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan perkembangan inovasi dan daya saing teknologi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kondisi ini diyakini terjadi akibat peran dunia industri, pemerintah dan akademisi masih lemah.
“Untuk membangun inovasi dan daya saing diperlukan peran dari dunia industri, pemerintah dan akademisi. Saat ini peran dari ketiganya tersebut masih lemah,” katanya saat membuka Rapat Kerja di Gedung BPPT, Senin (24/2/2020).
Menurutnya, perkembangan IPTEK begitu besar sehingga memunculkan sejumlah inovasi baru. Inovasi sejatinya mampu memberikan efisiensi dan efektifitas dalam setiap sektor industri, baik produksi, jasa dan informasi.
Adanya inovasi tersebut dinilai akan memberi nilai tambah suatu produk yang berdampak pada perekonomian di dalam negeri. Adapun Indonesia diyakini mampu melakukan pengembangan inovasi lantaran memiliki sumber daya alam memadai.
“Namun, karena kurangnya penguasaan Iptek dalam berinovasi, maka nilai tambah yang dihasilkan masih kalah dengan negara-negara maju,” ujarnya.
Dia menyebut kondisi ini menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan sumber daya IPTEK guna menaikan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki.
Menurut Global lnnovation Index (GII) 2018, alokasi anggaran Indonesia terhadap penelitian dan pengembangan teknologi mencapai Rp27 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan Filipina sekitar Rp12 triliun dan Vietnam Rp24 triliun.
Sebesar 80 persen dari anggaran tersebut masih bersumber dari pemerintah. Sedangkan 20 persen lainnya dikeluarkan pihak swasta. Kondisi ini berbeda dengan negara di Asean, di mana pengembangan teknologi didominasi oleh industri.
Di sisi lain, jumlah peneliti Tanah Air masih kalah dibandingkan dengan sejumlah negara Asean. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 89 peneliti per juta penduduk. Sedangkan Vietnam memiliki 673 peneliti per juta penduduk.
Selain itu, menurut laporan GII pada 2019, Indonesia berada peringkat ke-85 dari 129 negara di dunia atau menempati posisi kedua terendah di di Asean.
“Indikator terburuk adalah lemahnya institusi,” ujarnya.
Kendati demikian, Pemerintahan mulai menempatkan IPTEK sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Visi Misi Presiden 2020-2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel