Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas terus mengebut penyelesaian studi kelayakan proyek Ibu Kota Negara, agar pada awal tahun depan soft ground breaking bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Tim Kajian Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan studi kelayakan (feasible study/FS) termasuk master plan IKN pada tahun ini.
"Penyusunan master plan ini sedang dalam proses, pembahasan RUU [IKN] dan penetapan Badan Otorita yang mengelola pemindahan Ibu Kota dilakukan semester ini," katanya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Dia juga menyampaikan bahwa pada 2019, pihaknya telah menyelesaikan beberapa hal di antaranya penyiapan regulasi berupa Rancangan Undang Undang IKN, dan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita IKN.
"Badan Otorita ini yang akan mengelola persiapan pemindahan dan pembangunannya sendiri. Kami juga sudah lakukan berapa kajian seperti KLHS [Kajian Lingkungan Hidup Strategis], sosial ekonomi, sosial budaya, dan yang lainnya," katanya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurutnya, permintaan soft ground breaking dilakukan pada tahun ini oleh Presiden adalah agar pembangunan akses jalan penghubung antarkawasan IKN dan daerah penyangga di sekitarnya bisa mulai dibangun.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan bahwa pembangunan gedung pemerintahan dipastikan menggunakan anggaran negara atau APBN.
Lebih lanjut terkait Badan Otorita, dia mengatakan bahwa Presiden tengah melakukan finalisasi calon Kepala Badan Otorita
"Itu setingkat menteri, saya kira undang-undangnya akan segera jadi dan mungkin presiden tengah finalisasi Kepala atau Menteri Badan Otorita," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel