Bisnis.com, DEPOK – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menargetkan dapat menjadi anggota resmi Financial Action Task Force (FATF) pada 2021 mendatang.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menuturkan, proses pengajuan menjadi anggota organisasi ini sudah dimulai sejak 2017. Namun, karena sifat pendaftaran FATF yang menganut sistem pipeline, Indonesia masih harus mengantre di belakang Arab Saudi, Israel, dan Nigeria.
“Sampai saat ini, masih tersisa Nigeria di pipeline tersebut. Kami optimistis Oktober 2021 Indonesia sudah menjadi anggota tetap FATF. Dari seluruh anggota G-20, hanya tinggal Indonesia yang belum masuk menjadi anggota tetap FATF,” katanya saat ditemui di Depok, Jawa Barat pada Kamis (27/2/2020).
Kiagus melanjutkan, hingga saat ini Indonesia masih berstatus sebagai negara observer yang memiliki hak berbicara tetapi tidak memiliki hak voting.PPATK telah melewati sejumlah tahapan seleksi anggota tetap FATF sejak 2019 lalu. Tahap terakhir yang diselesaikan adalah klarifikasi data dan informasi dari Tim Asesor FATF.
Pada Maret 2020, Tim Asesor FATF akan melakukan on site visit ke Indonesia. Kemudian pada Oktober 2020 penetapan hasil mutual evaluation review (MER) pada pertemuan pleno FATF.
"Semuanya amat bergantung pada hasil MER tersebut. Ada sejumlah standar yang amat ketat, tetapi kami optimistis Indonesia dapat melewati seluruh proses ini," imbuhnya.
Dia melanjutkan, ada sejumlah keuntungan yang dapat dinikmati Indonesia bila resmi menjadi anggota tetap FATF. Dari sisi ekonomi, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang stabil dan berintegritas pada sektor keuangannya. Hal ini akan berdampak pada naiknya tingkat kepastian berinvestasi.
Selain itu, Indonesia juga akan ikut dalam perumusan kebijakan dan standar internasional terkait upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme. "Indonesia juga akan memilili daya tawar yang lebih tinggi di dunia internasional lewat keanggotaan tetap di FATF," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel