Bisnis.com JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku tidak dapat mengintervensi kebijakan Arab Saudi terkait dengan penghentian penerimaan jamaah umrah dari seluruh negara.
Dia mengatakan, kendati Indonesia belum mencatatkan kasus corona, kebijakan Saudi untuk menghentikan kedatangan jemaah umrah merupakan keputusan yang harus dihormati. Hingga saat ini, belum ada kemungkinan bahwa Indonesia dikecualikan dari kebijakan tersebut.
“Tentu [Kedutaan Besar RI] mengusahakan, tetapi seluruhnya itu pada kedaulatan Saudi dan [kami] tidak akan mengintervensi,” ujarnya, Jumat (28/2/2020).
Dia juga menanggapi soal besarnya potensi kerugian yang dialami biro perjalanan umrah dalam negeri yang harus membatalkan perjalanannya.
“Ya ini karena kebijakan dari negara lain, harus kita hormati. Tentu dampaknya terhadap pengusaha, biro perjalanan. Bahkan, ada negara yang [perekonomiannya] surplus sekarang minus. Itu karena pengaruh virus corona,” tuturnya.
Berdasarkan paparan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada November 2019, jemaah umrah dari Indonesia menjadi kedua terbesar di dunia pada 2019 dengan jumlah sebanyak 946.962 orang.
Adapun, urutan pertama diduduki oleh Pakistan yakni sebanyak 1,39 juta orang. Urutan ketiga dicatatkan oleh India (643.563), Mesir (535.861), dan Algeria (356.707).
Sementara untuk ibadah haji, jumlah jemaah Indonesia menjadi yang terbesar dengan jumlah 221.000 pada 2019, diikuti dengan Pakistan (179.210), India (170.000), Bangladesh (127.198), dan Mesir (108.000).
Hingga 2030, Arab Saudi menargetkan jumlah jamaah haji dan umrah dapat mencapai 30 juta jemaah.
Dia mengatakan pihak KBRI terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dia menegaskan bahwa jemaah umrah yang sudah tiba di Tanah Suci dapat menyelesaikan ibadahnya.
“Juga mereka tentu ingin menjaga negaranya agar tidak terpapar. Salah satunya dengan cara menutup akses dari luar, termasuk umrah. Dan kita hormati keputusan itu,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel