Pemprov Gorontalo Alokasikan Rp400 M untuk Bone Bolango

Bisnis.com,03 Mar 2020, 18:54 WIB
Penulis: Denis Riantiza Meilanova
Pembangunan jalan tol Manado - Bitung. Gambar diambil pada Rabu (10/10/2018)./Istimewa-PT Jasa Marga

Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucurkan anggaran Rp400 miliar untuk program strategis Kabupaten Bone Bolango. Alokasi anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) senilai Rp367,7 miliar dan APBD senilai Rp72,6 miliar.

Alokasi anggaran didistribusikan melalui program strategis di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat.

“Tahun 2020 anggaran yang dikucurkan untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp440 miliar, baik yang APBN maupun APBD. Angka ini jauh signifikan, bahkan tahun sebelumnya itu hanya kurang lebih Rp150 miliar. Tahun ini meningkat 400 persen,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Selasa (3/3/2020).

Darda mengatakan bahwa anggaran untuk sejumlah program strategis itu ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Oleh karena itu, dia berharap program-program strategis bisa dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Kami turut bergembira bahwa semua laporan dari OPD masing masing selama ini koordinasinya cukup baik. Terbukti tadi sinkronisasi programnya cukup cepat,” ujarnya.

Secara detail, APBD Provinsi Gorontalo paling besar dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp32,4 miliar.

Dana itu akan digunakan untuk beberapa program infrastruktur, di antaranya penggantian jembatan Molingtogupo, pembangunan drainase kompleks perkantoran Provinsi Gorontalo, dan lanjutan pembangunan pagar Blok Plan Perkantoran Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, program di sektor pendidikan menempati posisi kedua senilai Rp14,9 miliar, disusul sektor kesehatan senilai Rp10,3 miliar.

Selain itu, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Sosial mengalokasikan bantuan pangan non-tunai daerah (BPNTD) untuk 2.109 keluarga penerima manfaat (KPM), serta pasar murah melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk 1.500 KPM sebanyak sepuluh kali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Andya Dhyaksa
Terkini