Isi Kantong Petinggi BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, Siapa Paling Tebal?

Bisnis.com, JAKARTA – Tiga dari empat bank pelat merah mengerek remunerasi untuk jajaran komisaris dan direksi sepanjang 2019. Kenaikannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kinerja pada tahun lalu.

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengurangi pemberian remunerasinya. Komponen remunerasi biasanya adalah gaji, tantiem, dan biaya operasional masing-masing individu pengurus bank.

Dihimpun dari laporan keuangan tahunan, Bank Mandiri mencatatkan kenaikan remunerasi paling tinggi dengan pertumbuhan 43,99 persen dibandingkan dengan 2018. Dari sisi nilai, petinggi bank dengan ticker BMRI ini juga paling tinggi pada tahun lalu (lihat tabel).

Kenaikan terbesar ini sejalan dengan pertumbuhan laba bersih perseroan yang paling tinggi dibandingkan dengan tiga bank BUMN lainnya, yaitu sebesar 9,9 persen yoy menjadi senilai Rp27,5 triliun. 

Nilai remunerasi total yang diterima dewan komisaris Bank Mandiri adalah sebesar Rp144,765 miliar. Jika total anggota komisaris mencapai delapan orang, maka total pendapatan masing-masing orang dalam satu tahun sekitar Rp18,09 miliar.

Total remunerasi yang diperoleh direksi yakni sebesar Rp412,34 miliar. Jika total anggota direksi mencapai 12 orang, maka masing-masing direksi rerata memperoleh Rp34,36 miliar selama  2019.

BNI menyusul dengan peningkatan remunerasi sebesar 24,51 persen yoy. Dari sisi nilai, remunerasi bank dengan logo 46 ini di bawah BRI, tetapi angka pertumbuhannya menduduki posisi kedua.

Pertumbuhan remunerasi tersebut tidak sejalan dengan kinerja tahun lalu, di mana laba BNI sepanjang 2019 tercatat senilai Rp15,4 triliun atau hanya tumbuh sebesar 2,5 persen yoy. Apabila dirinci, nilai total remunerasi yang diterima komisaris BNI pada tahun lalu senilai Rp91,1 miliar dan untuk direksi senilai Rp222,8 miliar.

Jika jumlah komisaris BNI berjumlah 10 orang, maka setiap anggota komisaris mengantongi Rp9,11 miliar, sedangkan apabila jumlah direksi sebanyak 11 orang, maka setiap direksi mendapatkan Rp20,25 miliar.

Saat dimintai keterangan, Direktur Utama BNI Herry Sidharta dan Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar enggan berkomentar.

BRI sendiri mengguyur direksi dan komisaris dengan remunerasi senilai Rp488,7 miliar, naik 16,27 persen yoy. Pertumbuhan laba bersih bank dengan aset terbesar di Indonesia ini tercatat sebesar 6,2 persen yoy menjadi Rp34,4 triliun.

Kinerja laba BRI ini melambat jika dibandingkan dengan bottomline tahun-tahun sebelumnya yang melesat dalam dua tahun terakhir. Laba perseroan pada 2017 dan 2018 melompat sebesar 10,7 persen dan 11,6 persen.

Nilai total remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris BRI adalah sebesar Rp128,37 miliar. Jika dibagi secara rata kepada sebanyak 10 anggota dewan komisaris, maka pendapatan masing-masing komisaris sebesar Rp12,83 miliar.

Di samping itu, remunerasi direksi BRI juga tercatat meningkat 17,43% yoy, dari Rp306,79 miliar pada 2018 menjadi Rp360,27 miliar pada 2019. Jika direksi BRI pada 2019 berjumlah 12 orang, maka secara rata-rata pendapatan yang didapatkan masing-masing direksi sebesar Rp30,02 miliar.

Di sisi lain, BTN memangkas pemberian remunerasi kepada direksi dan komisaris perseroan pada tahun lalu. Emiten dengan kode saham BBTN ini menebar remunerasi senilai Rp110,3 miliar, lebih rendah 16,06 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang senilai Rp131,4 miliar.

Dari nilai tersebut, remunerasi jajaran komisaris BTN secara total Rp34,4 miliar. Dengan jumlah komisaris sebanyak 6 orang, maka tiap anggota komisaris mendapatkan Rp5,73 miliar. 

Untuk jajaran direksi, remunerasi total yang diberikan senilai Rp75,9 miliar, atau Rp9,49 miliar untuk masing-masing dari delapan direktur perseroan.

Pemangkasan remunerasi ini sejalan dengan kinerja bank spesialis kredit perumahan tersebut yang terkoreksi. Perolehan laba BTN anjlok 92,5 persen yoy menjadi Rp209 miliar. Sementara, fungsi intermediasi masih tumbuh moderat 7,36 persen yoy menjadi senilai Rp255,8 triliun.

Pada tahun lalu, BTN menambah anggota dewan komisaris untuk meningkatkan kinerja perseroan. Terkait dengan pemberian remunerasi, Direktur Finance, Treasury & Strategy BTN Nixon L.P Napitupulu menyebutkan bahwa perseroan selalu berupaya untuk menjaga jarak pertumbuhan antara gaji dewan komisaris, direksi, karyawan lainnya dalam rasio yang adil.

"Kalau ada anggota bertambah artinya peningkatan gaji dan upah tersebut masih dalam tren kinerja yang wajar," katanya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kenaikan remunerasi bos perbankan memang wajar. Hanya saja, kenaikan tersebut juga seharusnya seimbang dengan kenaikan kinerja bank yang dicerminkan dari perolehan laba.

Selain itu, kenaikan remunerasi juga harus disesuaikan dengan biaya operasional. Industri perbankan akan mengalami penurunan laba jika rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak efisien.

Menurutnya, yang menjadi masalah di industri perbankan Indonesia adalah rasio BOPO yang semakin tinggi, tetapi laba justru naik. "Sehingga selalu ada pemakluman akan ada kenaikan remunerasi direksi walaupun hal itu menyebabkan bank tidak efisien," katanya.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menilai pemberian remunerasi bank BUMN pada 2019 masih tergolong relevan. Pasalnya, bank pelat merah memegang peran strategis baik dalam pengembangan ekonomi, maupun di industri perbankan.

“Kalau dilihat pemberian remunerasi yang tergolong landai dalam beberapa tahun terakhir, mungkin ada juga pertimbangan semacam dispensasi untuk tahun lalu," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel