Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha mengaku ragu dengan kesiapan Indonesia untuk memberlakukan lockdown atau penguncian akses lalu lintas masyarakat demi menanggulangi wabah virus corona
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan kondisi saat ini cukup menantang bagi pemerintah. Pasalnya, dia menilai kebijakan lockdown maupun tidak, keduanya mengandung risiko.
Dia pun meminta, apabila pemerintah melakukan lockdown, maka yang perlu disiapkan adalah industri medis berserta sumber daya manusia di bidang kesehatan.
“Soal lockdown harus hati-hati karena juga menyangkut kesiapan medisnya bagaimana. Ini saja orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan virus corona masih tidak terlayani dengan baik. Artinya kalau lockdown dilakukan gak menyelesaikan masalah juga,” kata Hariyadi, ketika dihubungi Bisnis, Senin (16/3/2020).
Selain kesiapan medis, dia mengatakan apabila terjadi lockdown, maka kondisi ekonomi juga diprediksi akan tertekan. Dia memperkirakan industri perbankan berpotensi menghadapi risiko gagal bayar, lantaran banyak industri mengalami gangguan produksi.
“Lalu dampak ekonominya bagaimana kan harus diatur. Protokol penanganan untuk industry selama lockdown bagaimana, kan harus diatur. Kemudian tindakannya bagaimana kalau ada yang gagal bayar,” katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, apabila tidak dilakukan lockdown, pemerintah pun belum mampu secara mumpuni mendeteksi penyebaran virus corona di masyarakat.
“Sejauh ini kalau kami lihat Indonesia belum siap menangani penyebaran corona. Ketika menerapkan lockdown tidak siap namun kalau tidak lockdown juga kesusahan. Jadi terus terang ini tantangan yang cukup besar. Saya sendiri menilai dua-duanya punya risiko yang cukup besar.”
Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh China ketika melakukan lockdown di Wuhan. Dalam hal ini pemerintah setempat melakukan kebijakan tersebut dengan estimasi penyelesaian masalah virus corona dalam 3 bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel