Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah Indonesia dengan membatasi aktivitas masyarakat untuk menghadapi wabah virus Corona (Covid-19) dikritik sejumlah pihak. Pasalnya, langkah ini hanya berupa himbauan, tanpa sanksi yang menyertainya.
Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat KontraS, Lokataru, YLBHI, LBH Masyarakat, WALHI, PKBI, YLKI, P2D, Migrant Care, AJAR, Amnesty International Indonesia, hingga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang mengkritik kebijakan pemerintah tersebut.
Menurut mereka, kebijakan yang lebih dikenal dengan istilah social distancing tersebut hanya himbauan bagi warga. Sementara, tidak ada ketentuan bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka, untuk menaati arahan tersebut.
"Akhirnya, social distancing hanya bersifat himbauan saja kepada individual, dan tidak diikuti oleh tempat kerja/perusahaan. Imbasnya kebijakan social distancing tidak dapat berjalan efektif," ucap koalisi dari LSM tersebut, yang bernama Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (17/3/2020).
Salah satu bentuk kebijakan tersebut tak dapat berjalan adalah, apa yang terjadi pada Senin (16/3/2020) kemarin. Di saat Pemerintah DKI Jakarta menganjurkan kerja dari rumah, nyatanya masih banyak karyawan yang tetap pergi ke kantor pada hari itu. Celakanya, Pemda DKI sudah membatasi transportasi umum.
"Kami melihat, tidak ditaatinya anjuran untuk bekerja di rumah. Dan kedua, adanya pengurangan layanan bus transjakarta secara ekstrem," tulis Koalisi Masyarakat Sipil.
Kondisi ini semakin diperparah dengan buruknya komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dengan daerah, dalam hal ini antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Koalisi, dalam mengambil kebijakan ini, kental nuansa persaingan politik.
"Yang lebih buruk adalah, kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara Presiden dengan Gubernur Jakarta. Kami mendesak, di masa krisis di mana keselamatan rakyat menjadi taruhannya, para pemimpin menahan dan menunda segala jenis persaingan individual/politik dan lebih berfokus untuk bersama-sama menangani bencana," ucap Koalisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel