Bisnis.com, JAKARTA - Pengawasan ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar berjalan efektif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan menggandeng KPK untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan sistem logistik nasional di lapangan.
"Bapak Presiden memberikan arahan dari national logistic ini pertama implementasi di lapangan, arahan Bapak Presiden adalah melibatkan KPK untuk pengawasan di lapangan agar sistem bisa berjalan efektif dan efisien," kata Airlangga, Rabu (18/3/2020).
Dia menuturkan hal tersebut melalui video conference seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menuturkan akan membuat mekanisme bagi KPK untuk membantu Ditjen Bea dan Cukai dalam memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi. Lembaga antirasuah tersebut akan menjadi bagian dari sejumlah kementerian dan lembaga yang bekerja dalam sistem tersebut.
"Jadi kami akan berkolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga agar national logistic ecosystem ini jauh lebih efisien," tutur Sri Mulyani.
Menurutnya, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memulai inisiasi sistem tersebut.
"Tadi diminta ke kami di Bea Cukai untuk bisa mengembangkan sistem bisa dibangun, tapi implementasi ditekankan bapak presiden, harus diawasi. Oleh karena itu kita akan membuat sistem monitoring dalam pengawasan pelaksanaannya," tambah Sri Mulyani.
Presiden Jokowi, lanjutnya, menginstruksikan perbaikan ekosistem logistik Indonesia agar bisa menurunkan biaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel