Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang semakin meluas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tidak ada kebijakan moratorium atau penundaan bagi proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
"Enggak, semua [proyek infrastruktur] jalan. Cuma diatur saja misalnya sebelumnya [yang bekerja] 50 orang sekarang cukup 25 orang sehingga tidak banyak kerumunan. Mungkin nanti diperpanjang waktunya," katanya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (22/3/2020).
Selain itu, dia menyampaikan bahwa protokol khusus proyek infrastrutur juga masih dikoreksi dan siap diterbitkan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun protokol khusus proyek konstruksi
Menurutnya, secara umum isi dari protokol tersebut bersifat normatif yakni pemeriksaan suhu pekerja konstruksi sebelum masuk area proyek dan cara penanganan jika ada pekerja yang mengalami gejala seperti demam dan yang lainnya.
Tercatat hingga akhir Februari 2020, belum ada proyek infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari China terdampak akibat penyebaran virus corona.
Dari data Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Sistem Laporan Tahunan Badan usaha Jasa Konstruksi Asing (SILAPTA BUJKA) atau PMA terdapat 15 proyek konstruksi di seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) yang pendanaannya berasal dari pinjaman China dimana proyek berakhir pada tahun 2020 - 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel