Bisnis.com, JAKARTA - Virus corona atau Covid-19 yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan dampak pada sektor kehidupan, termasuk perikanan.
Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para nelayan. Namun kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan kepada pekerja perikanan.
Selain kelompok nelayan dan pembudidaya, pekerja perikanan menurutnya adalah kelompok yang rentan tidak mendapatkan penghasilan untuk sementara waktu. Kelompok tersebut adalah awak kapal perikanan, buruh di pelabuhan perikanaan dan buruh di unit pengolahan ikan.
"Sebagai pekerja informal, mereka tidak mendapatkan gaji bulanan tetapi sistem bagi hasil atau borongan. Kondisi berkurang atau terhentinya kegiatan produksi di sentra perikanan akan memukul pendapatan mereka," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Kamis (26/3/2020).
Oleh karena itu, dia berharap BLT diberikan kepada pekerja perikanan. Hingga kini diakuinya yang menjadi kendala apabila BLT disalurkan, yakni persoalan data, sebab keberadaan pekerja perikanan belum pernah didata jumlahnya.
Akan tetapi hal tersebut bisa diatasi dan dikonsolidasikan dengan data penerima asuransi mandiri dan data penerima Program Keluarga Harapan.
Pada momentum ini, pemerintah juga perlu mengkaji keberadaan awak kapal perikanan yang selama ini masuk kategori pekerja informal.
"Aturan dan sistem pengupahan bagi awak kapal perikanan perlu dikaji agar dapat memberlakukan sistim gaji bulanan," tambahnya. Selain untuk lebih memberikan kepastian pendapatan bulanan, sistem tersebut akan menopang mereka jika terdapat bencana seperti saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel