Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai skenario terkait pengaturan transportasi mudik 2020 sambil menunggu keputusan resmi yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi, baik itu berupa larangan, imbauan ataupun pembatasan transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menekankan transportasi untuk kebutuhan logistik akan tetap diselenggarakan seperti biasa, tidak ada skenario pelarangan atau pembatasan.
Terkait penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menjalankan protokol transportasi publik semua moda yakni darat, laut, udara dan perkeretaapian.
Upaya pencegahan penyebaran virus Corona di seluruh moda transportasi itu dilakukan antara lain dengan cara penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana transportasi publik secara berkala, menyediakan hand sanitizer, mengukur suhu petugas maupun penumpang.
Kemudian, menyediakan masker bagi penumpang yang sedang batuk atau flu, dan penerapan social distancing dengan mengatur jarak antar penumpang saat berada di area transportasi publik.
Adapun, berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang Antisipasi Mudik Lebaran 2020 yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah diputuskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian dampak ekonomi jika larangan mudik diberlakukan secara resmi, yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat ini.
Melihat kondisi masyarakat yang sudah banyak melakukan perjalanan ke luar Jakarta, Kementerian Perhubungan akan terus mengampanyekan #tidakmudik dan #tidakpiknik yaitu mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik atau perjalanan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19.
Senada Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi menyampaikan Presiden meminta agar disiapkan kajian mitigasi ekonomi terhadap masyarakat pekerja informal.
"Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya kepada masyarakat yang terdampak, karena sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta," katanya.
Dia mengatakan Presiden Jokowi meminta secara khusus mengenai penyiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kajian ini diharapkan selesai dalam 2 hari dan Presiden akan memutuskan terkait pembatasan mudik atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel