Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat menegaskan kebijakan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah langkah paling rasional ketimbang lockdown, untuk menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan di samping pertimbangan penyelamatan waga negara, juga ada pertimbangan menyangkut karakteristik dari bangsa Indonesia.
“Dengan pulau-pulau yang tersebar di Nusantara yang begitu banyak, jumlah penduduk atau demografi yang begitu besar dan juga kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutur Juri saat menyampaikan keterangan pers ihwal “ "Pembatasan Sosial Berskala Besar” di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta pada Rabu (1/4/2020).
Berdasarkan pada pertimbangan itu, Juri mengatakan, kebijakan PSBB tersebut lantas diambil untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintah dan gugus tugas nasional terkait percepatan penanganan penyebaran Covid-19.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dan Keputusan Presiden (Keppres) Kedaruratan Kemasyarakatan untuk mengantisipasi wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
PP dan Keppres tersebut akan mulai beralaku terhitung sejak 1 April ini. "Pemerintah telah menerbitkan PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kemasyarakatan," ucap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).
Dia menegaskan, dengan terbitnya peraturan tersebut, kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri. Menurutnya, kebijakan yang tempuh pemerintah kali ini adalah langkah paling logis dalam menghadapi wabah corona di Indonesia.
Jokowi menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengambil contoh dari negara lain yang telah menerapkan karantina total atau lockdown.
"Kita memang harus belajar dari negara lain. Tapi kita tidak dapat mengikutinya begitu saja. Setiap negara punya ciri masing-masing. Baik itu wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis, ekonomi, kemampuan fiskal dan lain-lain. Kita tidak boleh gegabah menentukan strategi," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel