Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengalihkan anggaran proyek infrastruktur yang tidak prioritas guna penanganan pandemi virus corona (Covid 19) di Indonesia.
Anggota Badan Anggaran sekaligus Komisi V DPR RI Sigit Sosianto menilai pemerintah cukup merelokasikan anggaran sejumlah program yang dibiayai oleh APBN, tetapi belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, diharapkan tidak serampangan menambah utang demi menutupi defisit.
"Contohnya, anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, pengembangan destinasi wisata super prioritas, pembangunan 49 bendungan, pembangunan tiga bandara baru, pembangunan rel, dan perumahan," kata Sigit dalam siaran pers, Rabu (1/4/2020).
Dia memerinci berdasarkan APBN 2020, anggaran IKN dialokasikan sebesar Rp2 triliun, pembangunan bendungan sebesar Rp18 triliun, pengembangan destinasi wisata sebesar Rp6,3 triliun. Adapun, terkait dengan pembangunan IKN sebaiknya ditunda, karena sama sekali belum mendesak. Demikian juga dengan pembangunan 49 bendungan dan pembangunan tiga bandara baru.
Terlebih, lanjutnya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2018, atas program pengelolaan dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi dan penyediaan air baku, didapati banyak temuan dan masalah ketidakefektifan.
"Banyak bendungan dan bandara yang sudah terbangun dengan anggaran besar tapi tidak termanfaatkan. Jadi, sementara stop dulu, dananya alihkan untuk yang lebih urgent dan dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Sigit juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menambah hutang guna menutup defisit anggaran yang diperlebar melebihi 3 persen
Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan menambah utang karena akan menjadi beban. Melakukan pinjaman uang baik dari bank maupun luar negeri, harus menjadi pilihan yang terakhir.
Dia meminta pemerintah untuk memperketat pengeluaran dan melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung pada rakyat. Defisit bisa ditutupi dengan melakukan pemangkasan anggaran yang belum mendesak.
"Program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor riil sebaiknya dikurangi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel