Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka menekan dampak negatif virus Corona (Covid-19), Pemerintah Jepang tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang nominalnya digadang-gadang bakal menyentuh 60 triliun yen. Apabila nantinya benar terealisasi, maka angka ini bakal memecahkan rekor sepanjang sejarah Negeri Samurai.
Fumio Kishida, Kepala Kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP) membenarkan kabar tersebut. Dalam keterangan seperti diwartakan Bloomberg, Kishida juga menyebut rencana ini telah disetujui Perdana Menteri Shinzo Abe. Apabila tak ada aral melintang, paket ini rencananya akan diumumkan pekan depan.
Prioritas dari paket ini bakal mengarah ke bantuan-bantuan tunai. Stimulus terbesar dalam paket ini adalah pendistribusian 300.000 yen untuk setiap keluarga yang mengalami kasus positif Covid-19.
Jumlah fantastis ini tidak lepas dari pengalaman Jepang memberikan bantuan serupa saat krisis-krisis lain di masa lalu. Biasanya, pemerintah cuma memberi bantuan tunai di kisaran 12.000 yen.
Di luar proporsi terbesar itu, belum bisa dipastikan rincian setiap stimulus yang bakal dikeluarkan. Seluruhnya baru akan "dibahas dalam rapat beberapa hari ke depan," demikian menurut Kishida.
Ketidakpastian itu termasuk kemungkinan terwujudnya wacana hibah 1 triliun yen untuk pemerintah-pemerintah daerah.
Satu hal yang hampir dapat dipastikan, kendati paket stimulus ini akan mencetak rekor, di dalamnya tidak akan memuat kebijakan pemangkasan pajak penjualan.
Indikasi ini muncul setelah Akira Amari, kepala kebijakan pajak di partai, menentang keras ide pemangkasan pajak penjualan. Baginya pajak penjualan adalah fondasi stabilitas sosial yang tak bisa diotak-atik jika belum benar-benar terdesak.
"Kami memiliki berbagai kelengkapan untuk merangsang ekonomi, sehingga saya pikir tidak tepat untuk memotong fondasi stabilitas sosial itu," ujarnya.
Namun di luar pajak penjualan, pajak-pajak lain masih memungkinkan diringankan lewat paket stimulus ini.
Amari juga memberikan lampu hijau apabila pemerintah hendak menerbitkan obligasi yang mencakup utang dan menunda upaya konsolidasi fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel