Perketat Ekspor Alat Kesehatan, AS Dituding Lakukan 'Pembajakan' Modern

Bisnis.com,04 Apr 2020, 10:13 WIB
Penulis: Annisa Margrit
Seorang pekerja mengenakan masker buatan 3M Co. ketika membersihkan bus penumpang di sebuah terminal di Moskow, Rusia, Kamis (19/3/2020)./Bloomberg-Andrey Rudakov

Bisnis.com, JAKARTA — AS dituding "membajak" 200.000 unit masker yang awalnya ditujukan untuk dikirim ke Jerman.

Pemerintah Kota Berlin mengatakan pengiriman masker yang diproduksi di AS itu "disita" ketika transit di Bangkok, Thailand. BBC melansir Sabtu (4/4/2020), masker FFP2 yang dipesan oleh Kepolisian Berlin tidak pernah mencapai tujuan awalnya.

Menteri Dalam Negeri Berlin Andreas Geisel mengatakan masker-masker itu kemungkinan dialihkan ke AS dan menyebutnya sebagai pembajakan modern. Dia mendesak Pemerintah AS untuk mematuhi aturan perdagangan internasional.

"Ini bukan cara yang benar untuk berdagang dengan mitra Transatlantikmu. Bahkan dalam masa krisis global, seharusnya tidak boleh ada metode wild-west (dunia Barat yang liar)," tegas Geisel.

3M Co., perusahaan AS yang memproduksi masker tersebut, sebelumnya telah dilarang untuk mengekspor produk-produk medis mereka ke negara lain menyusul diberlakukannya UU era Perang Korea oleh Presiden AS Donald Trump.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (4/4), Trump menggunakan UU Produksi Pertahanan untuk memaksa perusahaan-perusahaan Negeri Paman Sam untuk menyediakan lebih banyak pasokan peralatan medis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kita membutuhkan produk-produk ini segera untuk penggunaan domestik, kita harus memilikinya," ujarnya, Jumat (3/4).

Trump menyampaikan otoritas AS telah menahan hampir 200.000 masker N95, 130.000 masker bedah, dan 600.000 sarung tangan. Selain itu, ada pula botol dan semprotan disinfektan yang diklaim ditimbun.

Kebijakan Trump tersebut terbukti meningkatkan tensi antara AS dengan negara-negara aliansinya. 3M pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan implikasi kemanusaiaan terhadap para tenaga medis di Kanada dan Amerika Latin.

Keluhan Geisel ternyata disampaikan pula oleh negara-negara lain, salah satunya Prancis. Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe mengaku pihaknya melihat berbagai pesanan dibatalkan sebagai dampak dari terbatasnya pasokan Alat Pelindung Diri (APD).

Beberapa pejabat Prancis juga menyalahkan oknum asal AS yang menikung kesepakatan transaksi alat kesehatan.

"Saya menemukan pasokan masker yang tersedia dan warga AS, saya tidak bicara tentang Pemerintah AS, tapi warga AS memberikan penawaran yang jauh lebih tinggi. Mereka menawarkan pembayaran 3 kali lipat dan bayar di muka," sebut Presiden Wilayah Ile-de-France Valérie Pécrésse.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Annisa Margrit
Terkini