Pemulangan Warga Negara Asing Perlu Protokol Bersama

Bisnis.com,08 Apr 2020, 12:01 WIB
Penulis: Yudi Supriyanto
Warga negara asing berada di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Senin (27/11)./ANTARA-Fikri Yusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menekankan perlu ada protokol bersama atau prosedur mengenai proses kepulangan penduduk ke negara asal dengan mematuhi berbagai prosedur kesehatan pada masa kondisi pandemi COVID-19 terkait lalu lintas manusia antarnegara.

Hal itu disampaikannya dalam Telekonferensi Covid-19 International Coordination Group (ICG) bersama menteri dari Turki, Afrika Setatan, Singapura, Moroko, Perancis, Kanada, Australia, Jerman, Brazil, Peru, dan lnggris.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengungkapkan pentingnya kemitraan dan sinergi untuk menjamin amannya lalu lintas manusia antar-negara, serta terjaminnya rantai pasokan, khususnya obat dan alat kesehatan di tengah ketatnya kebiakan lalu lintas barang dan orang di tingkat global.

"Hal tersebut sangat penting guna memutus rantai penularan dan mencegah kasus impor (Covid- 19 imported cases)," katanya dalam siaran pers pada Rabu (8/4/2020).

Dalam telekonferensi tersebut, dia juga menyampaikan kebijakan Indonesia yang masih membuka bandara - bandara bagi negara sahabat yang ingin mengevakuasi warga negaranya.

Di saat yang sama, lanjutnya pemerintah Indonesia meminta negara lain memfasilitasi kepulangan WNI yang berada di luar negeri ke tanah air, bagi mereka yang memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh WHO.

Forum ICG diinisiasi oleh Menlu Kanada sebagai forum koordinasi rutin bagi menlu berbagai negara.

Tujuan utama dari forum ini adalah menjamin kelancaran penanganan Covid-19. Adapub isu yang mendesak saat ini adalah keamanan proses evakuasi atau lalu lintas orang antarnegara dan kelancaran rantai pasok barang kebutuhan medis.

Dalam forum itu, Indonesia juga menyampaikan pengalaman melakukan kerja sama memenuhi kekurangan pasokan medis di dalam negeri melalui skema joint production dengan Korea Selatan.

"Kerja sama produksi antara produsen dan pemilik bahan baku perlu terus ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan alat pelindung diri," katanya.

Kerja sama produksi tersebut, dia berharap dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam memproduksi alat pelindung diri (APD) atau pengembangan vaksin.

Kemudian, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara lain yang mendukung resolusi PBB mengenai solidaritas global melawan COVID-19 yang diusulkan Indonesia dan negara lain, dan meraih dukungan 188 negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Mia Chitra Dinisari
Terkini