Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa regulasi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lingkup Jabodetabek mestinya kompak atau senada.
Anies mengaku baru saja berkoordinasi dengan kepala daerah Provinsi Banten, Pemprov Jabar, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kab Bogor, dan Kota Bogor.
"Jadi saya mengundang video conference para Wali Kota, para Bupati, dan Gubernur. Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Jadi, 12 kawasan di Jakarta, 3 Provinsi, 9 kab/kota itu ada namanya Badan Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Daerah di kawasan itu yang kita kerjakan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Anies menjelaskan Pemprov DKI Jakarta akan membagikan landasan hukum PSBB berupa Peraturan Gubernur kepada daerah lain di lingkup Bodetabek. Langkah itu dilakukan agar ada keselarasan regulasi di antara wilayah Jakarta Raya atau Jabodetabek.
"Jadi pengaturan administrasinya tiap kab/kota sendiri-sendiri, juga tiap provinsi, tapi substansinya kita samakan. Jadi substansinya kita atur. Seperti kita menyusun Pergub ini, pergub ini nanti kita share kepada semua dan itu nanti jadi bahan untuk menyusun sesuai dengan tantangan dan kebutuhan di daerahnya masing-masing," tambahnya.
Anies sendiri mengklaim bahwa landasan hukum terkait PSBB untuk wilayah DKI Jakarta telah rampung. Namun, Anies menyebut masih ada yang 'mengganjal', yakni pedoman terkait bagaimana pembatasan untuk operasional ojek online (Ojol).
Terkini, Anies tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan aturan Ojol yang baru di kala PSBB bersama pemerintah pusat.
"Harapannya malam ini ada kabar, karena dalam ketentuan, ojek tidak diizinkan untuk mengangkut orang dan kita sudah berkoordinasi dengan para operator, mereka punya mekanismenya," tambah Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel