Bisnis.com, JAKARTA – Turki bersiap mengambil langkah baru guna mengurangi kerusakan di pasar tenaga kerja akibat pembatasan yang diberlakukan selama wabah virus corona.
Namun, kebijakan tersebut dengan cepat menuai dikritik karena dianggap tidak cukup untuk membantu pekerja.
Pemerintah Turki akan melarang pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 3 bulan ke depan dan memberikan gaji harian sekitar 40 lira atau sebesar US$5,8 kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan setelah 15 Maret dan tidak memenuhi syarat untuk tunjungan pengangguran.
Dilansir melalui Bloomberg yang mengutip laporan NTV, rancangan proposal undang-undang yang diajukan Adalet ve Kalk?nma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan) tersebut juga memberikan kewenangan kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperpanjang masa berlaku kebijakan hingga 6 bulan.
Paket dukungan ini menuai kritik publik. Arzu Cerkezoglu, Kepala Konfederasi Perburuhan DISK, menggambarkannya sebagai kebijakan cuti tak berbayar yang aneh.
Melalui unggahan di Twitter, Cerkezoglu mengatakan jumlah bantuan kepada pekerja yang akan mengalami cuti yang tidak berbayaar berdasarkan proposal tersebut hanya 1.177 lira.
"Itu hanya sekitar seperempat dari yang biasa mereka dapatkan melalui progam tunjanagan ketenagakerjaan jangka pendek pemerintah. Pekerja harus dibayar setidaknya dengan upah minimum," katanya seperti ditulis Bloomberg pada Kamis (9/4).
Menurut Morgan Stanley, menjaga angka pengangguran tetap terkendali adalah salah satu tantangan mendesak yang dihadapi sejumlah ekonomi. Kondisi ini paling banyak terjadi di seluruh negara di Eropa tengah dan timur, Timur Tengah, serta Afrika Utara.
Menurut data resmi terbaru, tingkat pengangguran nonpertanian mencapai 15,8 persen dalam 3 bulan hingga Januari 2020.
Erdogan telah meluncurkan paket 100 miliar lira untuk mengurangi dampak negatif pada ekonomi, termasuk kredit yang lebih murah dan penangguhan pajak untuk bisnis.
Morgan Stanley memperkirakan produk domestik bruto Turki menyusut 3,6 persen tahun ini, diikuti oleh kenaikan 5% persen pada 2021.
Pembuat kebijakan Turki secara bertahap meningkatkan pembatasan mobilitas orang sejak kasus pertama dikonfirmasi pada 10 Maret 2020.
Pemerintah telah mengumumkan lockdown untuk orang-orang muda dan lanjut usia, menangguhkan operasional transportasi udara, serta membatasi pergerakan masuk dan keluar di lebih dari 30 kota, termasuk Istanbul dan ibu kota Turki, Ankara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel