Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef Bhima Yudhistira memutuskan membatalkan undangan debat yang dilayangkannya kepada Belva Devara, setelah CEO Ruangguru tersebut memutuskan mundur dari jabatan Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo.
Bhima menyebutkan dengan berakhirnya posisi Belva sebagai Staf Khusus, maka berakhirlah undangan debat yang sempat dilayangkannya. Adapun, Belva menyampaikan pengumuman pengunduran dirinya sebagai staf khusus Presiden pada Selasa (21/4/2020).
“Karena posisi Belva sudah tidak lagi menjadi Staf Khusus, maka berakhirlah undangan debat yang saya ajukan. Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staff Khusus Presiden,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (21/4/2020).
Sebelumnya, dalam surat terbukanya pada Minggu (19/4/2020), Bhima mengajak Belva selaku Staf Khusus Presiden sekaligus Alumnus Beasiswa LPDP untuk melakukan debat terkait Kartu Prakerja, konflik kepentingan, oligarki milenial, serta permasalahan bangsa lainnya terkait dengan Covid-19.
Kala itu, Bhima mengatakan debat akan dilakukan secara virtual yang akan disiarkan di sejumlah kanal media. Dia mengaku akan menunggu respons untuk menyesuaikan dengan jadwal Belva.
Kendati membatalkan tantangan debat, Bhima tetap menyampaikan sejumlah pandangan dan masukanya terhadap Belva dan pelaksanaan Kartu Prakerja.
Dia mengaku mengapresiasi mundurnya Belva dari posisi staf khusus Presiden sebagai bentuk pertanggung jawaban milenial untuk lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya.
“Belva telah menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan,” ujarnya.
Namun, Bhima menilai, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas dengan mundurnya Belva. Sebab, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatiannya.
Pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum Peraturan teknis dikeluarkan pemerintah.
Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer/ BLT dibandingkan dengan pelatihan online.
Menurutnya, untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya Pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19.
Ketiga, dibandingkan dengan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya.
Selain itu, dia juga berharap Staff Khusus Milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva. yakni memilih salah satunya tetap menjadi Staffsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya.
“Perjalanan karier kawan-kawan Millenial masih cukup panjang, dan generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang di Republik ini akan mengawasi setiap langkah kawan-kawan. Maka jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kalian adalah harapan sekaligus contoh bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel