Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mempertanyakan progres pembangunan pembangkit listrik PT PLN sebesar 15.000 Megawatt yang dilaporkan mangkrak di Pulau Jawa.
Pertanyaan itu disampaikannya dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirut PT PLN, Zulkifli Zaini hari ini. Rapat yang digelar secara virtual itu dipimpin ole Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno dari Fraksi PAN, Rabu (22/4/2020).
Mulyanto mengatakan PLN seharusnya dapat menjelaskan alasan mangkrak tersebut agar bersama-sama dicari solusinya. Apalagi kebutuhan listrik di masa depan akan tetap tinggi meski saat ini tengah mengalami penurunan akibat dampak dari wabah Covid-19.
“Kami minta penjelasan soal pembangkit listrik 15.000 Megawatt di Pulau Jawa yang mangkrak. Ini bisa jadi bahan evaluasi dan audit oleh BPK nantinya,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Dia mengatakan PLN tidak boleh bergantung terus pada pemasok listrik swasta Independent Power Producer (IPP) akibat kekurangan suplai. Apalagi, ujarnya, pada bulan puasa kebutuhan listrik akan tinggi selain kebutuhaan di masa datang yang tetap tinggi.
“Jangan sampai kita proritasnya IPP. Bagaimana seharusnya PLN meningkatkan efisiensi usaha dan menaikan daya saing agar tidak bergantung pada IPP,” katanya.
Pada bagian lain dia juga menyoroti masih tingginya utang PLN akibat ketergantungan tersebut. Kendati begitu, Mulyanto mengapresiasi langkah PLN dalam membantu warga negara yang terdampak wabah Covid-19 dengan memberikan subsidi dalam berbagai tingkatan.
Sementara itu Anggota komisi VII DPR, Andi Yuliani Paris meminta PLN melibatkan para anggota DPR dalam memberikan subsidi listrik maupun Company Social Responsibility (CSR) di daerah-daerah.
Dia beralasan para anggota DPR lebih mengetahui peta wilayah dan kebutuhan warga yang terdampak Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel