Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim pihaknya sudah memetakan dampak ekonomi akibat berkurangnya aktivitas masyarakat terutama dampak bagi UMKM ketika ada larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan sejak awal pihaknya sudah mengantisipasi sektor perdagangan baik yang sifatnya UMKM nonpertanian sebanyak 2,7 juta UMKM.
"Intervensi yang diberikan programnya bermacam-macam, sebagai contoh kita mendorong komoditas telur ayam yang kurang terserap akhirnya melalui perluasan marketingnya, komoditas ini menduduki peringkat kedua setelah gula penjualannya," jelasnya dalam konferensi pers, Selasa (21/4/2020).
Menurutnya, dalam intervensi tersebut bisa berupa bantuan langsung maupun pemberdayaan UMKM. Khusus bantuan sosial sendiri, kata Emil, saat ini Kementerian Sosial masih mengumpulkan data penerima bansos yang diperkirakan rampung pada 23 April 2020.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menambahkan para gubernur se Indonesia atau se-Jawa kerap melakukan koordinasi untuk memantau warga perantau baik dari Jatim yang ada di Jabar, atau sebaliknya.
"Kita terus koordinasikan supaya yang terdampak dapat stimulan dan bantalan sosial dari daerah karena ada orang Jatim tapi merantau di Jabar, mereka kan tidak masuk dalam daftar DTKS, nah kita akan maksimalkan untuk beri layanan juga buat warga luar Jatim yang ada di sini," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel