Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya kekompakan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan elemen masyarakat mulai tingkat RT/RW sampai kabupaten/kota.
Hal ini diungkapnya ketika menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta tingkat provinsi secara virtual, Kamis (23/4/2020).
Menurut Tito, kekompakan ini diperlukan terutama dalam rangka realisasi program social safety net atau bantuan sosial.
Tito secara umum memuji metode Pemprov DKI Jakarta dalam realisasi bansos, "Konsep yang disampaikan bapak gubernur saya kira kami mengikuti, sangat bagus sekali untuk pendataan dan lain-lain," ujar Tito.
Namun, Tito menggarisbawahi agar DKI Jakarta terus berpegang pada dua prinsip utama yang harus dipegang DKI Jakarta terkait hal ini.
Pertama, cukup. Kedua, tepat sasaran. Pasalnya, apabila prinsip tepat sasaran tidak terpenuhi, maka akan berbuah kekisruhan. Sebaliknya, apabila tepat sasaran tapi tidak cukup, akan berujung keributan.
"Tapi karena pendataannya bersifat bottom up, mulai dari RT/RW, naik ke kelurahan, ke kecamatan, kemudian tingkat kota/kabupaten, sampai dapat data di tingkat provinsi, ini kadang-kadang di bawah yang disampaikan gubernur, begitu sampai ke bawah beda. Ini memerlukan kekompakan dan sistem pengawasan dalam berbagai tingkatan. Jadi betul-betul bansos ini cukup dan tepat sasaran," jelas Tito.
Oleh sebab itu, Tito memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya konsep besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rangka program bansos di tengah Covid-19 telah baik, tinggal pengawasannya di tingkat bawah yang mesti diperketat.
"Fenomena pesan berantai di tingkat tataran bawah, ini mungkin beda pelaksanaannya. Sehingga mumpung nanti sudah ada wagub, bapak Riza, mungkin ini nanti bisa membantu bapak gubernur agar keputusan dan kebijakan gubernur bisa betul-betul sampai ke bawah. Termasuk harus diawasi betul di semua tingkatan dan didukung wali kota/bupati, lurah, sampai RW dan RT," jelasnya.
Tito berharap, eksekusi kebijakan tingkat provinsi bisa terlaksana dengan baik di masing-masing wilayah, sesuai karakteristik tempat tersebut. Pasalnya, DKI Jakarta memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten yang memiliki prioritas kebutuhan masing-masing.
Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta jajaran turut hadir dalam musyawarah untuk memutuskan strategi pembangunan Ibu Kota pada 2021 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel