ADB Soal Pandemi Covid-19: Ekonomi Baru Normal Kembali pada 2022

Bisnis.com,23 Apr 2020, 19:59 WIB
Penulis: Feni Freycinetia Fitriani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terkini perekonomian Indonesia dalam sebuah teleconference, Jumat (17/4)/Kementerian Keuangan (Screenshoot)

Bisnis.com, JAKARTA - ADB Vice-President for Southeast Asia, East Asia, and the Pacific Ahmed M. Saeed mengatakan pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan krisis kesehatan publik dan humanitarian terbesar. 

Menurutnya, pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. 

"Ini baru tahap awal. Kondisi dunia tidak akan pulih sampai antivirus Corona ditemukan dan didistribusikan secara masal. Pemulihan ekonomi kemungkinan paling cepat 2022, khususnya di bidang pariwisata," katanya saat konferensi pers virtual, Kamis (23/4/2020). 

Dia menuturkan penduduk dunia lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Perlambatan ekonomi dua negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China menjadi penyebabnya. 

Hal tersebut akan berdampak pada progres perekonomian banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. 

Menurut Saeed, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu penanganan di bidang kesehatan dan perekonomian. Pasalnya, ketidakpastian global mendorong terjadinya capital flight (capital outflows), depresiasi nilai tukar rupiah, serta potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. 

"Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan atau terendah dalam 21 tahun terakhir. ADB memproyeksikan PDB Indonesia tahun 2020 hanya 2,5 persen," imbuhnya. 

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia memitigasi dampak pandemi Covid-19, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Situasi ketidakpastian akibat wabah Covid-19 tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi di seluruh dunia. 

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah proaktif untuk membantu masyarakat, khususnya golongan masyarakat rentan," ujarnya. 

Menurutnya, kebijakan stimulus fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan kesehatan, jaring pengamana sosial (social safety net), dan pemulihan ekonomi sudah tepat. 

Salah satu program yang harus dieksekusi pemerintah RI saat ini, yaitu pembagian bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Pasalnya, dua program tersebut menyasar kelompok miskin dan golongan masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Hafiyyan
Terkini