Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk di antaranya Kartu Prakerja mengingat telah terjadi perubahan kondisi di lapangan akibat wabah virus Corona (Covid-19).
Menurut LaNyalla, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah Kartu Prakerja. Program itu sebenarnya sangat tepat dan pas apabila diterapkan dalam situasi normal, katanya dalam keterangan pers, Senin (27/4/2020).
Dia mengatakan konsep dasar program itu lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Akan tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19, katanya.
“Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang ambruk, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi terjadi selain karyawan dirumahkan yang berjumlah jutaan orang,” katanya. Karena itu orang butuh uang untuk sekadar makan di mana-mana, sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi.
“Mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan,” kata Senator asal Jawa Timur itu.
Apalagi kata LaNyalla, dana penanggulangan wabah Covid-19 Rp405,1 triliun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.
“Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp800 miliar. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel