Konten Premium

'Berghibah' Kebijakan Pemerintah di Media Sosial

Bisnis.com,28 Apr 2020, 14:21 WIB
Penulis: Feni Freycinetia & Sholahuddin Al Ayubbi
Petugas Dinas Perhubungan melakukan penyekatan pemudik yang menggunakan motor di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pemeriksaan diperbatasan Bekasi dan Jakarta untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik selama pandemi COVID-19./ANTARA FOTO-Fakhri Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Munculnya berbagai kebijakan yang saling tidak sinkron terkait penanganan pandemi Covid-19 sedikit banyak memengaruhi kepatuhan publik dalam mematuhi peraturan pemerintah. Sentimen publik terhadap langkah-langkah pemerintah pun masih cenderung negatif.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui pembicaraan di Twitter, setidaknya ada enam kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan dan diperbincangkan masyarakat selama masa pandemi virus corona.

Kebijakan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), keringanan pembayaran tarif listrik, pembebasan narapidana, larangan mudik, implementasi Kartu Prakerja, pengangguran akibat Covid-19, jaring pengaman sosial, dan aturan penghinaan terhadap kepala negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

  Konten Premium

Anda sedang membaca Konten Premium

Silakan daftar GRATIS atau LOGIN untuk melanjutkan membaca artikel ini.

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Annisa Margrit
Terkini