Pengajar Ruangguru Minta Video Tahun Lalu, Tidak Masuk Program Kartu Prakerja

Bisnis.com,01 Mei 2020, 18:29 WIB
Penulis: Newswire
Direktur Utama Ruangguru Adamas Belva Syah Devara dan Direktur Produk dan Kerjasama Ruangguru Muhamad Isman Usman

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pengajar di Ruangguru untuk kelas jurnalistik, Prita Kusumaputri protes kepada tim Skill Academy (SA) yang menaungi Ruangguru terkait pelajaran pelatihannya masuk ke program Prakerja.

"Ini jelas berbeda dengan tujuan awal pembuatan kelas itu yang tujuannya untuk berbagi ilmu jurnalistik," ujar Prita saat dihubungi pada Jumat, 1 Mei 2020.

Prita mengaku tak nyaman saat kelas jurnalistik yang ia ajar masuk ke paket 'Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona'.

Bahkan, Prita menyebut tak ada pemberitahuan dari pihak SA atau Ruangguru bahwa kelasnya akan masuk ke dalam program Prakerja. Sebab, pada kesepakatan awal, kelas itu tampil di Skill Academy untuk pembelajaran pribadi.

"Yang mana saya tidak keberatan karena di sana penggunanya menggunakan uang pribadi untuk akses kelas. Beda dengan Prakerja, yang tentunya kita semua tahu menjadi perhatian banyak pihak karena menyangkut APBN," ucap dia. Alhasil, dia pun telah mengajukan protes kepada pihak SA.

Prita menjelaskan, proses syuting kelas jurnalistik itu sendiri dilakukan sebanyak tiga kali, yakni 25 November 2019, 2 Desember 2019, dan 5 Desember 2019, serta jauh sebelum SA atau Ruangguru ditunjuk sebagai mitra program Prakerja.

Bahkan, Prita mengaku sudah meminta pihak SA agar menurunkan video kelas jurnalistik tersebut. Ia menilai, kelas yang ia ajarkan kurang tepat untuk masyarakat di situasi pandemi wabah Covid-19 saat ini.

"Dan berbeda dengan tujuan awal. Apalagi bila kelas tersebut sampai masuk dalam bundel paket 'Sukses Kerja Sampingan di Masa Corona'," kata Prita.

Kini pemerintah menjadikan Ruangguru sebagai salah satu mitra pelatihan online di dalam Program Kartu Prakerja.

Adapun program Kartu Prakerja itu merupakan salah satu bantuan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dengan nilai anggaran Rp5,6 triliun dari jumlah anggaran Rp20 triliun.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengungkapkan ada 8 perusahaan aplikator yang ditunjuk pemerintah menjadi mitra. Jika dibagi, masing-masing perusahaan berpotensi meraup duit dari program ini sebesar Rp700 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Novita Sari Simamora
Terkini