Kartu Prakerja Runyam, Ganjar Surati Menko Airlangga Hartarto

Bisnis.com,04 Mei 2020, 15:35 WIB
Penulis: Alif Nazzala Rizqi
Ilustrasi:m Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja, Senin (13/4/2020)./ANTARA FOTO-Moch Asim

Bisnis.com, SEMARANG - Persoalan Kartu Prakerja  semakin runyam dan membuat masyarakat geger, sehingga mendorong Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk berkirim surat ke Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ganjar juga mengirim surat kepada Menteri Sosial Juliari Batubara terkait penyaluran bantuan sosial untuk warga Jateng terdampak Pandemi Corona.

Dua surat dikirim Ganjar sesaat memimpin rapat koordinasi penanganan covid-19, Senin (4/5/2020). Meski berbeda tujuan, namun inti dari dua surat itu tiada lain adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.

"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," kata Ganjar melalui siaran persnya.

Terkait surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir Ganjar akan menimbulkan konflik di lapangan.

"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," tegasnya.

Ganjar juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan pada Kabupaten/Kota atau pemerintah desa. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warganya masing-masing yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Kami berharap besar usulan ini disetujui. Tentu kami akan melakukan pendampingan agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya kami beriktiar kepada Mensos agar bisa dibantu," terangnya.

Terkait kartu prakerja, Ganjar menerangkan bahwa banyak buruh di Jawa Tengah yang kesulitan mengakses program itu. Banyak faktor yang menyebabkan itu, mulai dari tingkat pendidikan, akses internet dan lain sebagainya.

"Kami usul kepada Kementerian Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Sutarno
Terkini