Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan pemerintah perlu menggelontorkan minimal Rp1.000 triliun sebagai bantalan ekonomi guna penyelamatan dalam masa pandemi virus corona Covid-19.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal sempat mengatakan dengan nilai tersebut artinya sudah melebihi Produk Domestik Bruto (PDB) dengan asumsi pertumbuhan 5 persen di Indonesia. Sementara itu, yang baru dilakukan pemerintah sejauh ini menganggarkan dana senilai kurang dari 3 persen PDB atau Rp405 triliun.
"Dengan demikian anggaran untuk industri dalam skema pemulihan ekonomi bisa ditambah dari yang saat ini baru sekitar Rp150 triliun dan kebanyakan baru diberikan dalam penyertaan modal negara untuk perusahaan BUMN," katanya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2020).
Menurut Fithra, yang paling dibutuhkan industri saat ini keringanan biaya produksi sembari menunggu pabrik dapat operasi secara normal. Selain itu, diperlukan restrukturisasi kreditnya.
Fithra menilai sejauh ini perbankan juga belum memiliki masalah likuiditas yang berarti untuk dapat berperan membantu dunia usaha selain kekhawatiran atas resiko kreditnya. Sejurus dengan hal itu Bank Indonesia juga telah aktif menggenjot likuiditas guna simulasi bank lebih aktof salurkan dananya.
Artinya, dalam hal ini tinggal diperlukan intervensi langsung pada perbankan jika masih enggan membantu pelaku industri khususnya yang terdampak.
Sisi lain, alternatif yang dilakukan untuk karyawan saat ini pun sebenarnya belum menyelesaikan masalah. Pasalnya, karyawan kebanyakan di rumahkan tanpa pesangon untuk menghindari skema PHK yang akan menguras dana perusahaan lagi.
"Hitungan saya dalam skema terburuknya, kalau di hitung sejak Maret sampai 6 bulan ke depan maka secara total angka pengangguran tahun ini bisa mencapai 15 juta dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 0,7 persen," ujar Fithra.
Dia juga menyoroti stimulus yang diberikan saat ini belum mampu menyentuh masyarakat kelas menengah yang sekitar 115 juta orang. Pasalnya, 40 persen populasi dengan pendapatan terendah tersebut cukup memiliki daya guncang yang besar.
Adapun untuk menyentuh 115 juta masyarakat tersebut, paling tidak dibutuhkan Rp160 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel