Pemprov Jatim Sisir Industri Berizin PSBB, Pantau Protokol Covid-19

Bisnis.com,06 Mei 2020, 13:24 WIB
Penulis: Peni Widarti
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa./Antara

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyisir kalangan industri yang mendapat izin operasional selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memastikan industri tersebut telah menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

"Kita sisir sekarang, perusahaan-perusahaan padat karya yang sudah dapat izin operasional dari Kementerian Perindustrian untuk memastikan bahwa mereka melakukan physical distancing di tempat kerja mereka sepertu pakai masker dan lain sebagainya," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Webinar Zoom Strategic Dialog AMSI, Selasa (5/5/2020) malam.

Dia mengatakan pemerintah juga menyarankan agar karyawan industri untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) berupa face shield karena lebih safety bahkan tidak terlalu menggangu saat digunakan ketika sedang bekerja.

"Pola-pola seperti ini kita sisir, sambil mereka (industri) menjelaskan format-format untuk proteksi karyawan mereka," imbuhnya.

Penyebaran virus Covid-19 akhir-akhir ini mulai terjadi di kalangan industri terutama padat karya yang melibatkan banyak pekerja. Sebut saja, klaster yang cukup mengejutkan adalah pabrik rokok PT HM. Sampoerna Tbk di Rungkut Surabaya. Hingga kini sudah ada 65 orang karyawan pabrik dinyatakan positif Covid-19, dan 2 orang di antaranya telah meninggal sejak awal kasus.

"Setelah menutup daerah di pabrik Rungkut itu, yang dilakukan sekarang adalah koordinasi dengan Dinkes Surabaya, lalu tempat tinggal karyawan ditracing, mulai tetangganya, RT/RW sudah di-rapid test. Ini adalah peta bagaimana melakukan isolasi dan penghentian penyebaran," jelasnya.

Hal sama juga dilakukan terhadap klaster baru di pabrik linting rokok Tulungagung. Saat ini, terutama dalam pelaksanaan PSBB, Pemprov Jatim merupakan supporting team dari 3 wilayah yang menerapkan PSBB yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

"Posisi Jatim beda dengan DKI Jakarta. Di Jatim ada Pergub, Perwali, dan Perbup. Oleh karena itu penindakan dari Perwali dan Perbup ini yang menentukan efektivitas dan sukses tidaknya PSBB, dan Pemprov Jatim adalah supporting team," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Miftahul Ulum
Terkini