Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan permintaan maaf kepada anggota DPR yang memprotes karena karet produksi petani di Provinsi Riau tidak dibeli dalam program refocussing mitigasi dampak Covid-19 di Kementerian PUPR.
Dalam pemaparannya pada rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Senin (11/5/2020), Basuki menjelaskan bahwa pembelian 12.500 ton karet petani sebagai bahan campuran aspal karet dilakukan di sembilan provinsi produsen utama karet yaitu Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat mengatakan bahwa dalam rapat terdahulu dirinya pernah mengungkapkan agar pembangunan infrastruktur menggunakan bahan baku yang ada di masyarakat di antaranya karet.
"Namun, saya sedih sekali Pak Menteri bahwasanya ternyata di dalam catatan Pak Menteri, Riau tidak dimasukkan daerah yang akan dibeli karetnya. Padahal, Riau itu adalah nomor empat penghasil karet di Indonesia dan rapat kita yang kemarin sudah saya ingatkan Pak Menteri bersama dengan ketua [Ketua Komisi V DPR], lucu sekali kalau Riau tidak dimasukkan, sementara Sumbar saja masuk," tuturnya.
Ketika menanggapi hal tersebut, Menteri Basuki menyatakan permohonan maafnya. "Untuk karet, kami mohon maaf sebelumnya untuk Riau, kalau di daftar ada sembilan provinsi dengan tambahan Riau jadi 10 provinsi. Jadi, nanti ada perubahan sedikit, mungkin akan kita ubah untuk alokasi di Riau. Sekali lagi mohon maaf, mohon maaf betul, ini Ramadan, mudah-mudahan maafnya bisa dikabulkan," jelasnya.
Adapun penyampaian permohonan maaf dari Menteri Basuki tersebut juga langsung direspons anggota DPR bersangkutan. "Dimaafkan Pak Menteri," kata Syahrul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel