Pemerintah Diminta Mulai Pikirkan Skenario Pemulihan Setelah Pandemi

Bisnis.com,11 Mei 2020, 12:25 WIB
Penulis: Nyoman Ary Wahyudi
Ilustrasi kegiatan logistik/Reuters/Jason Lee

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia disarankan mulai menyiapkan skenario setelah pandemi Covid-19 berakhir sebagaimana Amerika Serikat menyiapkan sejumlah langkah serupa.

President Indonesian Diaspora Network United Herry Utomo menuturkan Amerika Serikat tengah menyiapkan sejumlah skenario kebijakan apabila pandemi Covid-19 berakhir.

“Tentunya sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat tidak sabar kapan virus ini berakhir sehingga ada sejumlah cara yang tidak biasa diambil,” kata Herry saat memberi keterangan pers secara daring pada Senin (11/5/2020).

Dia menuturkan ada sejumlah stimulus, bill out dan inovasi-inovasi kebijakan terkait usaha pemerintah mempercepat pembangunan setelah pandemi Covid-19 selesai.

“Mereka tidak sabar lagi, kita harapkan Pemerintah Indonesia juga memikirkan skenario setelah Covid-19,” ujar Herry.

Pekan lalu Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi selama dan setelah pandemi Covid-19 agar Indonesia tidak mengalami krisis yang lebih buruk dari yang terjadi pada 1998.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan satgas itu mendata secara mendetail dampak pandemi terhadap perekonomian secara komprehensif, sehingga dapat disusun kebijakan yang tepat. Hasilnya, saat pandemi berakhir perekonomian nasional dapat cepat bangkit kembali.

Selain itu, lanjutnya, satgas itu mengawal kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi corona pada sektor usaha, termasuk di sektor logistik. Dengan begitu, kebijakan yang sudah diterbitkan dapat dilaksanakan konsisten, konsekuen, dan tepat sasaran.

"Mengingat pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh kegiatan sektor bisnis, di sektor jasa-jasa, perdagangan dan industri, maka satgas tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perekonomian nasional," paparnya.

Yukki mengutarakan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor bisnis hendaknya tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor industri, perdagangan, dan jasa-jasa, termasuk di sektor logistik. Dia mencontohkan ketika jalur penerbangan ditutup, terjadi kesulitan pengiriman barang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: M. Syahran W. Lubis
Terkini