Hong Kong Kembali Perkenalkan Kebijakan Kontroversial

Bisnis.com,12 Mei 2020, 14:03 WIB
Penulis: Aprianto Cahyo Nugroho
Chief Executive Hong Kong Carrie Lam berbicara dalam konferensi pers di Hong Kong, China, Sabtu (15/6/2019)./Reuters-Athit Perawongmetha

Bisnis.com, JAKARTA – Pemimpin Hong Kong kembali memperkenalkan kebijakan politik yang dapat memicu aksi protes baru terhadap pengaruh China atas wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan di tengah upaya mencoba untuk menghidupkan kembali roda perekonomian yang telah terpukul oleh kerusuhan dan pandemi virus corona.

pada hari Selasa (12/5/2020) Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan bahwa undang-undang kontroversial yang mewajibkan penghormatan terhadap lagu kebangsaan China akan mendapat prioritas dalam pembahasan di dewan kita.

Lam juga menekankan perlunya reformasi kurikulum sekolah yang akan menumbuhkan "identitas nasional." Langkah ini dapat memicu aksi demonstrasi lanjutan di pusat keuangan Asia tersebut.

Lam, yang pemerintahannya pernah menghukum para guru karena berbicara mengenai aksi protes pro-demokrasi di kota itu, juga mengatakan dia sedang menunggu laporan satuan tugas mengenai reformasi pendidikan.

"Saya tidak takut dengan kritik atau omongan orang lain," katanya pada konferensi pers reguler jelang pertemuan Dewan Eksekutif Penasihatnya, Seperti dikutip Bloomberg.

"Pendidikan adalah tentang pembentukan karakter dan saya berharap bahwa setiap orang yang bekerja di bidang pendidikan dapat menjunjung tinggi semangat itu," lanjutnya.

Baik Lam dan pendukungnya di Beijing berusaha meningkatkan tekanan pada politisi oposisi yang telah menunda sejumlah aktivitas di Dewan Legislatif Hong Kong.

Lam juga mendorong pemilihan Komite Dewan, yang diketuai oleh seorang anggota parlemen pro-demokrasi yang dipilih oleh China karena berpotensi melanggar sumpah jabatannya.

Pemerintah Lam sedang mencoba untuk mengembalikan kota ke keadaan normal karena bergulat dengan resesi mendalam yang disebabkan oleh demonstrasi yang berlangsung lebih dari enam bulan tahun lalu, diikuti oleh wabah Covid-19.

Ia menghadapi tantangan menyeimbangkan prioritas, termasuk menghidupkan kembali perekonomian dengan melonggarkan pembatasan, menangani aksi protes yang dimulai kembali, dan mendorong agenda kebijakan yang berisiko memicu kerusuhan lebih lanjut yang dapat menggagalkan pemulihan.

Pemerintah Hong Kong melonggarkan aturan pertemuan publik dan meningkatkan jumlah orang yang diizinkan untuk berkumpul menjadi delapan dari hanya empat orang. Aktivitas di bar dan restoran Hong Kong diperkirakan kembali normal, dengan kerumunan orang memenuhi daerah-daerah pusat.

Namun di samping langkah-langkah itu, para demonstran pro-demokrasi, yang tuntutannya tahun lalu untuk hak pilih universal tidak pernah terpenuhi, mulai melanjutkan aksinya dengan aksi demonstrasi akhir pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Rivki Maulana
Terkini