Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah Kepala Wilayah Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 menyampaikan kondisi terkini di lapangan kepada jajaran manajemen. Sejumlah permasalahan belum kunjung terselesaikan, khususnya mengenai pembayaran klaim.
Hal tersebut disampaikan oleh para kepala wilayah melalui surat Laporan Situasi & Kondisi Terkini Pemegang Polis, Organisasi di Lapangan, dan Usulan yang ditujukan kepada Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi pada Rabu (29/4/2020).
Berdasarkan salinan surat yang diperoleh Bisnis, para kepala wilayah menyatakan bahwa saat ini komplain dari para pemegang polis terus meningkat karena pembayaran klaim yang sangat lambat.
Kondisi tersebut membuat para agen dan pegawai Bumiputera di daerah-daerah menerima ancaman psikis dan fisik, disertai menurunnya penghasilan karena tidak berani untuk melakukan produksi dan mengutip premi. Para pekerja pun merasa tertekan dan stres akibat hal tersebut.
"Informasi yang semestinya menjadi rahasia perusahaan beredar tak terkendali sampai ke tingkat agen, sehingga justru membuat kisruh di tingkat agen, pegawai, dan kepala cabang," tertulis dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis tersebut.
Para kepala wilayah pun menyatakan bahwa pembayaran klaim melalui sistem antrean tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Tidak adanya pergerakan pembayaran klaim yang berarti membuat nasabah melihat bahwa nomor antrean tersebut tidak mengalami pergerakan.
Komunikasi dan pertukaran informasi antara kantor operasional dan kantor pusat pun dinilai terkendala. Terlebih, dalam masa bekerja dari rumah (work from home atau WFH) ini terdapat hambatan dalam komunikasi.
Atas kondisi tersebut, para kepala wilayah menyampaikan 16 poin masukan kepada manajemen Bumiputera. Poin pertama, terkait masalah pembayaran klaim, mereka menyarankan agar realisasi sitem antrean dibuat per kantor cabang.
"Karena dengan sistem tersebut kantor cabang akan terpacu untuk meraih income sebanyak-banyaknya dengan harapan klaim lebih banyak yang dibayar," tertulis dalam salinan surat tersebut.
Para kepala wilayah menyarankan agar klaim emergency diputuskan oleh kantor wilayah, hal tersebut karena situasi di lapangan lebih diketahui oleh pihak kantor wilayah. Mereka pun menyarankan agar pembayaran klaim dilakukan rutin setiap pekan agar terlihat adanya pergerakan.
"Kami pun mengusulkan adanya keterbukaan dari kantor pusat atas penggunaan dana premi lanjutan yang dikirim ke kantor pusat," tertulis dalam surat tersebut.
Selain itu, para kepala wilayah pun memberikan saran-saran lain, misalnya agar manajemen Bumiputera segera mengaplikasikan semua kebijakan yang telah diputuskan, seperti model bisnis segregasi, bayar di muka, diskon denda pemulihan, dan diskon denda pinjaman polis.
"Kantor Pusat harus lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi ke luar sehingga hal-hal yang sifatnya rahasia tidak beredar tak terkendali," tertulis sebagai poin masukan keenam belas dalam surat tersebut.
Surat empat halaman tersebut ditandatangani oleh 17 kepala wilayah Bumiputera. Surat itu pun ditembuskan kepada Ketua dan Anggota Badan Perwakilan Anggota Bumiputera (BPA) dan jajaran manajemen perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel