Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait untuk menyelesaikan masalah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019.
Dalam laporan itu, terdapat 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta sejumlah masalah yang didominasi oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna usai menyerahkan IHPS II Tahun 2019 kepada Presiden Jokowi. IHPS ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya.
"Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik. Kemudian kami juga menjelaskan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada saat ini," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2020).
Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel.
Adapun, Presiden menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kamis, (14/5/2020), di Istana Merdeka, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dalam kesempatan itu, Agung mengatakan bahwa diskusi dengan Presiden sangat produktif mengenai temun BPK. Selain itu, BPK juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi dan mitigasi risiko pasca pandemi Covid-19.
"Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara dan sudah ada diskusi yang sangat produktif yang dalam diskusi itu kami juga sepakat di mana Badan Pemeriksaan Keuangan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan upaya mitigasi risiko pascapandemi Covid-19," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel