Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan financial technology (fintech) yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan komitmennya dalam mendukung penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah gencar menerapkan beberapa program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi Covid-19 di masyarakat, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, bantuan sosiasi, stimulus UMKM mikro dan ultra mikro, serta penurunan tarif listrik.
Hasil studi yang dilakukan selama ini menunjukkan implementasi dari program bantuan sosial pemerintah, terutama aspek penyalurannya, menghadapi beberapa tantangan seperti pencairan dana kepada penerima manfaat yang tepat, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tepat, dan durasi program.
Untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial pemerintah, Bappenas telah menyusun konsep arsitektur G2P (government-to-person) 4.0 berdasarkan Peraturan Presiden No.63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-24, melalui koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama.
Menyadari pentingnya untuk memodernisasi pembayaran G2P, khususnya selama pandemi Covid-19, Aftech secara aktif melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan utama pemerintah Kemenko PMK, Bappenas, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset & Teknologi/BRIN, Bank Indonesia dan OJK, serta Pemerintah Provinsi.
“Tujuan advokasi Aftech terkait G2P payment adalah untuk mendukung partisipasi fintech dalam optimalisasi penyaluran program bantuan sosial," ujar Ketua Harian AFTECH Mercy Simorangkir dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2020).
Sebagai informasi, sejak 2014 TNP2K telah melakukan berbagai penelitian dan beberapa proyek percontohan yang menunjukkan kontribusi positif fintech terhadap pembayaran G2P di Indonesia.
Misalnya, program bantuan sosial Elpiji 3 kg untuk 14.000 rumah tangga di 6 provinsi menggunakan teknologi berbasis blockchain biometrik pada 2018-2019, perluasan program sembako nontunai dengan 4 opsi pembayaran yang berbeda (kartu sim, NFC, kartu, dan kode QR) pada 2016, serta adopsi rekening ponsel dalam program Simpanan Keluarga Sejahtera pada 2014.
Aftech juga menyelenggarakan Webinar dengan tema “G2P Payment 4.0: Fintech & Optimalisasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemerintah” sebagai bentuk partisipasi aktif industri untuk mendorong optimalisasi penyaluran dana bantuan pemerintah melalui adopsi teknologi keuangan.
Acara ini dihadiri oleh figur penting seperti Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Staff Ahli Menteri bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung, Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani.
Selain itu, hadir juga Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K Elan Satriawan, dan Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara/LinkAja Haryati Lawidjaja.
Acara pun dihadiri oleh CEO Dana Vincent Iswara, selaku moderator diskusi, yang menutup acara dengan komitmen tinggi dari fintech untuk mendukung optimalisasi penyaluran program bantuan sosial Pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel