Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan anggaran guna mendukung pembukaan kembali pesantren yang aman dari Covid-19, menyongsong tatanan baru.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan minimnya kesiapan infrastruktur dan prasarana masih menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kembali membuka kegiatan belajar di lingkungan asrama atau pesantren.
Misalnya, sejumlah pesantren tidak memiliki standar baku perbandingan jumlah santri dan luas kamar tidur. Bahkan, ada yang mestinya cuma diisi lima orang, tetapi realitanya diisi 10 orang. Dengan kondisi tersebut, sangat sulit menerapkan social distancing bagi pondok pesantren yang memiliki hingga ribuan santri.
"Pemerintah sedang menyiapkan program dan juga anggaran untuk mendukung pembukaan kembali pesantren yang sedang dirumuskan supaya prinsipnya pesantren nanti bebas atau aman Covid-19," jelasnya, Kamis (11/6/2020)
Baik menyangkut sarana MCK-nya, lanjutnya, atau tempat cuci tangan, dan tempat wudhu agar tetap menjaga physical distancing. Kemungkinan juga akan dirumuskan penambahan ruang tidur santri hingga penambahan insentif bagi tenaga pengajarnya. Namun, ini semua belum final.
Menurutnya, pesantren tetap harus dibuka kembali lantaran belajar di rumah juga menimbulkan persoalan ketidaksetaraan. Banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menurut susenas BPS tahun 2018 ada sekitar 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.
Bahkan, hal itu juga diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa hasil belajar di rumah kurang maksimal.
"Pesantren itu sebenarnya lebih aman apabila kita sudah menyiapkan dari awal untuk kita sterilkan dan menjaga santrinya supaya tidak keluar dan yang dari luar tidak masuk ke pesantren," kata wapres.
Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan keagamaan termasuk yang berbasis asrama perlu terus mencari solusi untuk pembelajaran bagi para santri agar lebih efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel