Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pelabuhan di Indonesia sudah menerapkan digitalisasi guna memudahkan proses pengurusan dokumen dan aktivitas bongkar muat muatan. Namun, aktivitas ini ternyata tidak menghilangkan aktivitas fisik dari respons pengurusan dokumen di pelabuhan.
Pakar Informasi Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI) Rudi Sangiaan menuturkan menuju pelaksanaan smartport atau pelabuhan pintar di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan non-teknis.
Saat ini terangnya, dengan banyaknya portal online mulai dari Inaportnet, Indonesia National Single Window (INSW), Marine Operating System (MOS), Terminal Operating System (TOS), hingga berbagai portal masing-masing operator kapal masih mengharuskan respons secara fisik.
"Sudah banyak portal online, tetapi ketika respons diatur natural via email, whatsApp grup, pengaturannya begitu. Pengurusan respons dari dokumen online ini masih manual, hitungan saya 78,1 persen itu dibiarkan manual tak ada yang mengatur," jelasnya dalam Webinar Ngobrol Bisnis, Jumat (12/6/2020).
Menurutnya, kondisi ini tidak dapat dibiarkan, karena proses digitalisasi menggunakan sistem daring atau internet of things (IoT) seharusnya diiringi dengan proses otomatisasi dan integrasi yang membuat kinerja pelabuhan lebih baik.
Apalagi, seiring merebaknya pandemi virus Covid-19, masyarakat dan pelaku logistik dipaksa beradaptasi dengan keberadaan virus di masa kenormalan baru. Kenormalan baru ini menuntut hilangnya interaksi fisik antara petugas dan pelanggan, sehingga seharusnya smartport dapat jadi solusinya.
Faktanya, kata dia, dweling time sudah turun tapi biaya logistik tak bisa ditentukan karena masih adanya proses fisik ini, sehingga dibutuhkan inovasi untuk memperbaiki hal tersebut.
"Solusinya, ketika semua pihak terkait mengerti situasi ini, badan logistik itu perlu ada [pengelola rantai informasi ini], ada asosiasinya secara internasional, adhoc logistik, mudah-mudahan bisa agar bisa terpasang, jadi mengelola dokumennya itu tidak terbiarkan manual,tak pakai WA dan e-mail lagi," katanya.
Dia mencontohkan hasil respons pengurusan dokumen melalui Inaportnet sudah ada digital kodenya sebuah QR code. Namun, pengguna jasa pelabuhan tetap harus bertemu petugas untuk melakukan pemindaian QR code di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel