Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai kontraksi ekonomi pada kuartal II/2020 tidak bisa dipungkiri karena terdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19).
"Ini bukti program stimulus Covid-19 tidak mengalir. Apa dana stimulus I dan II sudah dinikmati masyarakat? Saya rasa belum, apalagi yang tahap III," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (16/8/2020).
Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tertuang dalam revisi Perpres 54/2020 diidentifikasi sebesar Rp677,2 triliun atau membengkak dari nilai anggaran sebelumnya yaitu Rp641,17 triliun.
Dalam konferensi pers APBN Kita hari ini, Menkeu kembali mengumumkan anggaran PEN melonjak menjadi menjadi Rp695,2 triliun atau naik sekitar Rp18 triliun dari alokasi semula Rp677,2 triliun.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada alokasi anggaran untuk pembiayaan korporasi yang berubah menjadi Rp53,57 triliun.
Tauhid mengatakan pemerintah mengalami kesulitan fiskal sangat besar akibat pandemi virus Corona. Meski demikian, dia mengingatkan agar anggaran PEN difokuskan pada pelaku UMKM, bukan kepada BUMN.
"UMKM menanggung beban paling berat saat ini. Saya memprediksi PDB Kuartal II/2020 bakal minus 0,96 persen. Namun, sepertinya nanti bisa lebih parah," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga -3,1 persen pada kuartal II/2020. Dia memaparkan kontraksi ini dipicu oleh penerapan PSBB di sejumlah kota di Indonesia pada kuartal II/2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel