Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyebutkan kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kondisi ekonomi pada 2020 sangat tertekan. Untuk meminimalisir dampaknya pemerintah di semua negara, termasuk Indonesia menggelontorkan dana yang cukup besar.
"Kita telah mengeluarkan Perppu terkait hal itu. Nah, untuk 2021, arah kebijakan fiskal kita adalah percepatan pemulihan ekonomi sosial," kata Febrio, Rabu (17/6/2020).
Febri mengatakan percepatan pemulihan ekonomi sangat penting dilakukan. Apalagi, jika ini dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan middle income trap.
Oleh karena itu, selain percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga berupaya terus melanjutkan reformasi ekonomi. Reformasi tersebut terutama menyasar dua aspek yakni produktivitas dan daya saing.
"Ini bukan berdiri sendiri, tetapi dilakukan melalui konsolidasi fiskal secara bertahap," imbuhnya.
Dia juga menegaskan kebijakan fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif dengan defisit 3,05 persen-4,01 persen terhadap PDB.
Adapun tahun ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia dalam dua skenario yakni skenario berat dan skenario sangat berat di angka minus 0,4 persen. Sementara itu, rasio utang akan naik 33,8 - 35,88 persen terhadap PDB. Disiplin fiskal dibutuhkan karena pemulihan ekonomi memerlukan kredibilitas APBN.
Namun demikian, angka itu bisa saja terkoreksi pasalnya sejumlah lembaga global, yang terbaru dari OECD, memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan mengarah ke angka negatif 3,9 persen jika terjadi gelombang kedua covid - 19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel