Konsolidasi Produk UMKM, Pemerintah Wacanakan Satu Merek Nasional

Bisnis.com,26 Jun 2020, 20:47 WIB
Penulis: Nyoman Ary Wahyudi
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki di Jakarta, Jumat (19/6/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menuturkan pihaknya tengah berupaya mengkonsolidasikan sejumlah produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam satu merek nasional.

Brand UMKM terlalu banyak tetapi produknya sedikit-sedikit. Kita berpikir untuk mengkonsolidasikan brand UMKM yang kecil-kecil untuk memiliki brand bersama,” kata Teten saat memberi keterangan dalam sebuah webinar, pada Jumat (26/6/2020).

Misalkan, Teten mencontohkan, UMKM yang memproduksi olahan makanan seperti kripik singkong, kripik pisang dan kripik kulit ikan.

“Sekarang kan teknologi packaging gampang. Tetapi dari kapasitas yang dihasilkan kecil-kecil padahal mereka hanya perlu setor setengah jadi lalu dikemas ulang dengan brand bersama,” ujarnya.

Langkah itu, dia mengatakan, tengah diberdayakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ihwal upaya edukasi, kurasi dan inkubasi bagi UMKM terkait.

“BLU yang ada di Kemenkop bakal kami jadikan up commercialnya,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari luar pulau Jawa yang masuk dalam ekosistem digital masih tergolong sedikit. Dia mencatat ada lima provinsi besar dengan persentase On Boarding UMKM kurang dari 3 persen.

“Pemerintah daerah harus aktif menjaring lebih banyak unit UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital agar mereka memperoleh manfaat ekonomi,” katanya dalam webinar bertajuk 'Peranan Aktif Pemerintah Daerah dalam Mendukung Gernas Bangga Buatan Indonesia', Selasa (23/6/2020).

Adapun berdasarkan situs Bank Indonesia, UMKM On Boarding adalah proses penyesuaian pelaku UMKM untuk masuk sebagai penjual di pasar dalam jaringan dan menyesuaikan diri dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan marketplace tempat UMKM tersebut berbisnis. Melalui teknologi digital, UMKM diharapkan mampu memperluas akses pemasaran, bahkan hingga ke mancanegara.

Luhut menjabarkan provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan (1,1 persen), Sulawesi Selatan (1,5 persen), Bali (2,3 persen), dan Sumatra Utara (2,4 persen). Dari total keseluruhan On boarding UMKM, hanya 14,3 persen yang berasal dari pulau Jawa.

Dalam data tersebut, DKI Jakarta mencatat 28,2 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Tengah (23,9 persen), Jawa Barat (14,1 persen), dan Jawa Timur (10,2 persen).

Luhut menjelaskan bahwa pada rapat terbatas 12 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menargetkan 2 juta UMKM atau lebih masuk dalam ekosistem digital hingga akhir tahun ini. Berdasarkan catatannya, sejak 14 Mei hingga 23 Juni, sebanyak lebih dari 500.000 UMKM telah menjajakan produknya melalui pasar-el atau e-commerce.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Oktaviano DB Hana
Terkini