Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berupaya menjaga kualitas kredit di tengah percepatan pemulihan ekonomi nasional.
BRI akan menggunakan penempatan uang negara untuk mendukung rencana bisnis berupa ekspansi kredit UMKM selama 6 bulan ke depan dengan nilai Rp122,50 triliun. Komposisinya yakni segmen mikro sebesar 88,87% atau Rp108,80 triliun.
Corporate Secretary (Corsec) BRI Amam Sukriyanto mengatakan, dalam melakukan ekspansi pinjaman, perseroan akan menyalurkan kredit secara prudent dan selektif.
Sebagai komitmen untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, BRI melakukan ekspansi kredit secara sehat dan menyasar sektor yang masih memiliki peluang untuk tumbuh. Sektor tersebut di antaranya pangan, pertanian, kesehatan yakni obat obatan dan alat kesehatan.
“BRI menghindari sektor-sektor yang saat ini terdampak sangat berat oleh Covid-19,” kepada Bisnis, Selasa (30/6/2020).
Selain itu, BRI masih meyakini risiko kredit akan mampu dijaga karena kebijkan OJK yang hanya menerapkan satu saja dari tiga pilar yang menjadi parameter kolektibilitas kredit.
Dari tiga pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan bayar debitur, OJK hanya menghitung ketepatan dalam membayar angsuran.
Di bidang konsumer, lanjutnya, penurunan suku bunga kartu kredit yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga memberikan efek positif terhadap upaya untuk menjaga kualitas kredit BRI tetap sehat.
Menurutnya, BRI juga aktif melakukan restrukturisasi debitur terdampak Covid-19. Hingga akhir Mei 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi terhadap 2,6 juta nasabah UMKM dengan total pinjaman Rp160,5 triliun.
“Hingga saat ini, kebijakan dari pemerintah sangat support terhadap upaya BRI menjaga kualitas kredit yang disalurkan,” katanya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan upaya pemerintah dengan bank himbara yang menggenjot kredit di tengah pandemi akan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Kualitas kredit berpotensi memburuk seiring kesulitan likuiditas yang dialami dunia usaha akibat wabah Covid-19.
Hanya saja, dengan kemudahan kolektibilitas, diperkirakan rasio kredit bermasalah tetap akan di bawah 5%. Pasalnya, upaya restrukturisasi akan mampu meredam tekanan risiko kredit sehingga tidak terjadi lonjakan NPL.
Perlu dicatat, restrukturisasi kredit hanya bisa menahan kenaikan NPL, tetapi tidak bisa menghilangkan semua tekanan.
“Itu [peningkatan NPL] memang trade off dari kebutuhan kita mempercepat pemulihan ekonomi,” katanya.
Soal NPL tertinggi berada pada Bank BUKU II, Piter menilai penyebabnya bisa terjadi karena dua kemungkinan.
Pertama, upaya restrukturisasi di bank BUKU II yang paling rendah. Kedua, ada kemungkinan nasabah di bank BUKU II didominasi oleh sektor-sektor yang paling terdampak seperti sektor pariwisata, transportasi, hotel restoran, dan pertambangan.
"Untuk menjaga kualitas kredit tidak terus memburuk pemerintah dan juga BI perlu mempercepat realisasi bantuan kepada dunia usaha,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel