Kadin Prediksi Nilai Restrukturisasi Kredit Bisa Tembus Rp2.800 Triliun

Bisnis.com,02 Jul 2020, 21:44 WIB
Penulis: Ni Putu Eka Wiratmini
(kiri-kanan) Pengacara Hotman Paris Hutapea bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengadakan diskusi publik soal Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 14 Maret 2020./ Tempo - EKO WAHYUDI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memprediksi nilai restrukturisasi kredit mencapai 40 persen hingga 50 persen dari total penyaluran kredit atau senilai Rp2.500 triliun-Rp2.800 triliun.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan kondisi tersebut dapat terjadi jika tidak ada langkah konkrit dalam menggerakkan ekonomi. Saat ini total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp5.700 triliun dengan restrukturisasi UMKM senilai Rp500 triliun.

Padahal total kredit UMKM adalah senilai Rp1.100 triliun, artinya restrukturisasi UMKM sudah menyentuh 50 persen.

Sementara itu, total restrukturisasi saat ini, UMKM dan Non-UMKM, mencapai Rp1.350 trliun atau lebih dari 25 persen dari total lending perbankan. Saat ini yang sudah disetujui untuk mendapatkan restrukturisasi baru senilai Rp695 triliun.

"Kami sampaikan kalau tidak ada langkah konkrit, bisa berkembang jadi 40 persen - 50 persen dari lending, Desember [restrukturisasi] bisa mencapai Rp2.500 triliun - Rp2.800 triliun maka ini diperlukan langkah cepat," katanya Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, hingga saat ini kondisi likuditas perbankan memang masih cukup baik, terutama bank umum kelompok usaha (BUKU) 4. Hanya saja, bank kecil masih mengalami kenadala likuiditas.

Kadin pun sangat mengharapkan adanya tambahan kredit modal kerja dari perbankan untuk UMKM dan dunia usaha agar aktivits ekonomi bisa bergerak kembali. Saat ini, diakuinya, supply dan demand, memang sedang tertekan.  Namun, apabila tidak ada tambahan modal kerja, proses restrukturisasi tidak akan optimal.

"Sehabis restrukturisai pihak perbankan masih belum berikan modal kerja untuk UMKM dan juga dunia usaha, kami sarankan, ini sudah dilakukan negara tetangga, modal kerja ada jaminan 80 persen - 90 persen, dan sisanya dari pihak perbankan sehingga untuk mencegah moral hazard," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Annisa Sulistyo Rini
Terkini