Bisnis.com, JAKARTA - Keberadaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai salah satu syarat orang bepergian keluar-masuk DKI Jakarta menggunakan moda transportasi umum dinilai mampu mengontrol mobilitas warga daerah penyangga ke Ibu Kota.
Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan bahwa kendati masih banyak kekurangan, tapi proses atau birokrasi yang cukup panjang untuk mendapatkan SKIM cukup sukses menghambat pergerakan masyarakat dari luar Ibu Kota menuju ke dalam.
"Birokratis SIKM itu mempersulit orang, dan akhirnya menyurutkan keinginan masyarakat yang yang berpergian tapi tidak perlu amat," ujarnya dalam tayangan akun Youtube Lapor Covid yang dikutip Selasa (7/7/2020).
Sayangnya, seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah berkomunikasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, agar SIKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditiadakan bagi seluruh transportasi.
Kendati koordinasi antara Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta berlangsung baik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan catatan agar SIKM ditiadakan supaya tidak ada perbedaan persyaratan di antara moda transportasi lainnya.
"Tentang SIKM ini kewenangan pemda [Pemprov DKI Jakarta] ini. Saya sudah memberikan catatan di Gugus Tugas sekalian ditiadakan saja, karena [di pesawat] udara, kereta api, bus dilakukan, tapi darat tidak dilakukan," kata Menhub.
Agar moda transportasi umum tidak menjadi lokasi penularan Covid-19, Elisa berharap Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan upaya pencegahan seperti tes massal yang lebih masif di hub-hub perlintasan seperti stasiun, halte, dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel