Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghitung industri perbankan tidak perlu membentuk biaya pencadangan hingga akhir tahun senilai Rp103 triliun dari kebijakan penerapan restrukturisasi.
Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan regulator memberikan relaksasi kepada perbankan melalui program restrukturisasi kredit. Melalui kebijakan ini, bank tidak perlu membentuk biaya pencadangan yang dapat memberatkan permodalan. Hal ini pun merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keuangan.
Program restrukturisasi kredit perbankan dikeluarkan OJK pada 26 Februari 2020 yang kemudian dituangkan dalam POJK 11/2020 pada tanggal 16 Maret 2020.
Realisasi restrukturisasi hingga posisi 29 Juni 2020 mencapai Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan Non UMKM.
Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi untuk UMKM sebesar Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur.
"OJK sejak awal melihat adanya Covid-19 akan menghambat aktivitas ekonomi, selama 3 bulan sejak 30 Juni OJK perhitungkan nilai pencadangan yang tidak perlu dibentuk mencapai Rp103 truliun," katanya, Rabu (8/7/2020).
Dalam periode 31 Maret sampai dengan 29 Juni 2020, realisasi restrukturisasi kredit secara mingguan terbesar terjadi pada minggu pertama Mei 2020 yaitu tepatnya hingga 4 Mei 2020.
Realisasi restrukturisasi debitur pada minggu tersebut mencapai 2.860.369 debitur atau 45 persen dari total 6.349.674 debitur sampai dengan 22 Juni 2020. Baki debet pada periode tersebut mencapai Rp129,74 triliun atau 18,7 persen dari total realisasi RP695,34 triliun.
"Selanjutnya tren peningkatan debitur yang direstrukturisasi mulai mengalami perlambatan pada periode selanjutnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel