Bisnis.com, PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku belum pernah menerima keluhan terkait penggunaan dana bantuan sosial penanganan Covid-19 di Sumatra Selatan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah menangani 661 keluhan terkait bansos.
“Terbanyak di daerah Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Tidak ada di Sumsel,” kata Firli saat rapat Evaluasi Program Pemberantasan Terintegrasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pemanfaatan Aset, di Palembang, Kamis (9/7/2020).
Firli mengatakan dalam pengawasan dana penanganan Covid-19, KPK telah terjun secara langsung. Dia mengaku pelaksanaan bansos yang masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial merupakan satu dari sejumlah fokus pengawasan komisi tersebut.
“Apabila ada penyimpangan, kami sudah buat aplikasi ‘jaga bansos’ dari sana lah ada 661 keluhan tersebut dan sudah kami tindaklanjuti,” kata Firli.
Menurut Firli pengawasan yang dilakukan komisi anti rasuah tersebut juga bekerja sama dengan BPKP baik di pusat maupun daerah.
Firli melanjutkan, selain bansos, KPK juga mengawasi anggaran untuk penyediaan alat kesehatan,termasuk bantuan insentif bagi tenaga kesehatan dan dokter yang menangani pasien Covid-19.
KPK secara khusus telah menempatkan 5 anggotanya untuk mendampingi setiap Gugus Tugas dalam proyek pembelian Alat Pelindung Diri (APD).
Firli mengatakan KPK juga membuat 15 Satuan Tugas yang tersebar di setiap Gugus Tugas Covid-19 dan 5 kementerian serta 5 koordinator wilayah.
Pada prinsipnya, lanjut Firli, KPK tidak akan menghalang-halangi kebijakan yang dilakukan setiap kepala daerah asalkan mengedepankan keselamatan masyarakat.
“Jika menyangkut keselamatan, saya berpesan kepada kepala daerah untuk tidak ragu bertindak, kami siap mendampingi,” kata Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel