Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk mengintegrasikan seluruh sistem pembayaran moda transportasi yang berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan melalui PT Jak Lingko.
Dengan kata lain, Anies bermaksud, untuk menyatukan sistem pembayaran moda transportasi milik pemerintah daerah maupun pusat dengan pihak swasta.
“Dengan adanya Jak Lingko Indonesia maka potensi untuk mengintegrasikan moda transportasi apa pun menjadi terbuka dan bisa dilakukan karena ada clearing house ini. Termasuk Ojek Online, Taksi dan moda transportasi lainnya yang di bawah Kementerian Perhubungan,” kata Anies dalam acara penandatanganan share holder agreement PT Jak Lingko di Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Dia berpendapat langkah untuk menggandeng pihak swasta justru lebih mudah karena sudah ada sejumlah perusahaan yang memiliki sistem pembayaran moda transportasi tersebut.
“Kalau sudah ada satu perusahaan [swasta] yang mengelola sistem pembayarannya maka jauh lebih mudah untuk mengintegrasikan dengan yang lainnya,” ujarnya.
Dia menuturkan PT Jak Lingko sebagai hasil peleburan empat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta bakal dibebaskan untuk mencari mitra dalam upaya pengintegrasian sistem pembayaran layanan antarmoda di wilayah Jabodetabek.
Adapun, keempat BUMD itu meliputi PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT LRT Jakarta (Jakpro Group), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
“Sebagai sebuah institusi berbentuk PT, maka dia [PT Jak Lingko] memiliki keleluasaan untuk mencari partner. Kami berharap nantinya untuk bisa segera mendapatkan partner karena institusi yang terlibat ini memang berada di wilayah transportasi semua,” kata Anies.
Anies berharap PT Jak Lingko bisa menjadi perusahaan teknologi dan data berbasis pada kekayaan informasi yang diperoleh dari pergerakkan penduduk melalui upaya penyederhanaan pembayaran antarmoda transportasi di wilayah Jabodetabek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel