Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengecek langsung kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sulawesi Tengah. Langkah itu merupakan upaya Kemendagri untuk mendorong realisasi pencairan anggaran pilkada sesuai Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD).
Berdasarkan pantauan, Tito mengatakan pencairan anggaran dari NPHD di 9 daerah di Sulteng, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menghelat pemilihan pada tahun ini, semuanya sudah berada di atas 75 persen.
"Bahkan ada yang 100 persen. Tingkat provinsi sendiri untuk KPU dan Bawaslu-nya sudah 90 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi terkait Rakor Kesiapan Pilkada Serentak dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Tahun 2020 di Sulawesi Tengah, Jumat (27/07/2020).
Tito mendorong agar daerah-daerah yang pencairan NPHD masih di bawah 100 persen untuk begerak cepat. Pasalnya, tuntasnya pencairan anggaran itu akan mendukung tahapan Pilkada yang berlangsung dengan aman.
Mantan Kapolri ini mengatakan Pilkada serentak 2020 saat ini telah memasuki tahapan pencocokan dan penelitian, pemutakhiran data pemilih. Pada tahapan ini, petugas pemilihan akan melakukan tinjauan secara langsung atau door to door.
Anggaran pilkada, jelas dia, akan digunakan untuk membeli alat proteksi bagi petugas lapangan. “Nah ada beberapa daerah yang tadi lebih kurang 40-an persen, ada 2 atau 3, itu juga akan segera diselesaikan anggarannya diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan," jelasnya.
Adapun, Kemendagri mencatat peningkatan cukup signifikan pada pencairan anggaran Pilkada serentak 2020. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mencatat hingga kemarin, Kamis (16/7/2020), pencairan anggaran sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mencapai Rp8,42 triliun atau sekitar 83,01 persen.
Sementara itu, transfer anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah mencapai Rp2,81 triliun atau 81,32 persen.
“Dan [anggaran] pengamanan sejumlah Rp503,69 miliar dengan persentase mencapai 32,80 persen,” jelas Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochammad Ardian dalam keterangan resmi, Jumat (17/7/2020).
Seperti diketahui, Kemendagri telah memberi tenggat kepada pemda menyelesaikan proses transfer paling lambat 15 Juli 2020. Namun, hingga tenggat itu, proses pencairan anggaran pemilihan serentak baru mencapai 69,45 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel