Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih berupaya memulihkan sektor transportasi udara yang mengalami tekanan pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ini justru berbeda dengan yang dialami oleh moda transportasi kereta rel listrik (KRL).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan kondisi yang dialami oleh maskapai penerbangan justru sebaliknya terjadi di transportasi perkotaan seperti KRL Jabodetabek. Minat penumpang tetap tinggi walaupun pengendalian transportasi melalui penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan, diantaranya pembatasan kapasitas maksimal penumpang dalam satu gerbong, dan sebagainya.
Sejumlah upaya pun telah dilakukan seperti, menyediakan armada alternatif selain KRL seperti bus dan upaya pemberlakuan jam kerja yang tidak berbarengan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, untuk mengurangi kepadatan.
Namun, di sektor perhubungan udara secara global sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk Indonesia, dengan jumlah penumpang pesawat menurun tajam sejak kuartal I/2020. Pada Juli 2020 performanya mulai meningkat dengan pergerakan pesawat meningkat 42 persen.
Kondisi itu setelah dilakukan sejumlah upaya-upaya bersama antar stakeholder penerbangan dan juga dengan pihak terkait seperti Kemenkes dan Gugus Tugas. Diantaranya penambahan kapasitas maksimal penumpang pesawat menjadi 70 persen, perpanjangan masa berlaku rapid test/PCR tes dari 3 hari menjadi 14 hari, pengisian Health Alert Card secara daring, dan lain-lainnya.
“Saat ini kami terus mencari rumusan kebijakan yang pas yang memperhatikan keseimbangan antara dua pihak yaitu konsumen dan perusahaan transportasi. Bagaimana konsumen bisa bertransportasi dengan aman dan sehat, dan bagaimana perusahaan transportasi dapat tetap bertahan dan beroperasi di masa pandemi ini dengan sejumlah aturan protokol kesehatan seperti pembatasan kapasitas penumpang, dan sebagainya,” jelasnya, Rabu (22/7/2020).
Di satu sisi Kemenhub berupaya agar industri transportasi dapat kembali pulih, sementara di sisi lain Kemenhub juga berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk bertransportasi dengan aman dan sehat.
“Upaya-upaya maupun terobosan yang dilakukan itu tidak cukup hanya mengandalkan Pemerintah Pusat, tetapi perlu kolaborasi yang baik antara Kementerian/Lembaga, Pemda, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel